Komisi IV DPR Minta Kementan Terangkan Data Kedelai Sesuai Data dan Fakta

Komisi IV DPR mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memberi keterangan sesuai dengan data terkait kelangkaan kedelai. Kementan diminta jangan seperti Menteri Perdagangan M. Lutfi yang beralasan harga kedelai naik karena menjadi pakan ternak babi di Tiongkok.

“Beda lagi dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri omongnya, kami tidak bisa mengatur harga kedelai karena impor. Saya punya catatan detail mengenai pernyataannya itu,” kata Ketua Komisi IV DPR Sudin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/3).

Sudin mengatakan, pihaknya menyoroti ketidakhadiran Mendag Lutfi ketika dipanggil DPR untuk rapat gabungan antara Komisi IV, Komisi VI dan Komisi VII dengan menteri pertanian dan menteri perindustrian beberapa waktu lalu. Apalagi pada panggilan pertama, Lutfi disebut keliling Makassar, Sulawesi Selatan.

“Kata Rusdi Masse (anggota Fraksi Nasdem), lagi ngopi, wah enak sekali. Satu bulan keliling berapa puluh miliar (rupiah) sewa pesawatnya itu. Hasilnya nggak ada bos. Nggak ada hasilnya. Kenapa tidak dari awal subsidi saja kan selesai tidak ribut,” ujar Sudin.

Sudin juga menyoal aturan minyak goreng yang kerap berubah-ubah. Celakanya aturan yang berubah-ubah itu tidak juga menyelesaikan masalah minyak goreng.

“Kalau dibilang harga bebas, pasar bebas, ya tidak usah ada Menteri Perdagangan (Lutfi),” kata Sudin.

Aturan pendistribusian minyak goreng yang ditetapkan Menteri Perdagangan Lutfi membuat Sudin heran. Soalnya pendistribusian harus melalui dinas perdagangan. Itu terbukti ketika Sudin ingin membeli minyak goreng untuk dibagikan kepada rakyat tapi dipersulit karena harus lewat dinas perdagangan.

“Terus kalau saya mau beli minyak goreng melalui dinas perdagangan, logikanya di mana? Saya belilah 2.000 kilogram (kg), tidak bisa cuma 500 kg bolehnya. Tapi saya bilang, boleh tidak boleh tetap saya beli, saya buat surat pernyataan bahwa ini bukan untuk diperjualbelikan tapi ini dibagikan kepada rakyat. Makanya saya bingung kok jadinya begini,” kata Sudin.

Sudin karena itu mengingatkan Kementan untuk berbicara berdasarkan fakta dan data di lapangan sehingga tidak menimbulkan berbagai macam persepsi dan pandangan di mata publik. “Pak Menteri (Syahrul) ini kita berbagi pencerahan, saya juga ingatkan jangan ada data-data yang bohong,” katanya.