Pemerintah Kaji Bulog Jadi Badan, Begini Fungsinya Kelak

Pemerintah disebut sedang mengkaji Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk diusulkan menjadi badan yang berfungsi mengatur stabilitas harga-harga pangan. Apabila sudah berdiri sendiri, Bulog akan menjadi badan yang akan menampung hasil panen dari petani.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, hal itu dilakukan agar harga-harga bahan pokok, dan pangan nasional dapat terkendali. “Memang fungsi Bulog sedang dikaji, kalau sekarang di bawah BUMN, komersial. Nantinya akan diusulkan untuk jadi fungsi stabilisasi, sehingga bisa menampung jagung, gabah petani, sehingga harganya tidak turun naik. Tidak terlalu tinggi,” kata Zulkifli di Lampung, Minggu (10/11).

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, Bulog nantinya akan berperan sebagai badan yang mengontrol fluktuasi harga pangan. Perubahan fungsi Bulog dinilai sejalan dengan visi swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

“Saya juga dengar Bulog itu, ada komisi di DPR sedang menggodok itu untuk menjadi badan dan saya setuju, karena kalau kita bicara program besar Pak Presiden Prabowo, bicara swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar,” kata Erick

Atas dasar itu, kata Erick, pihaknya pernah memaparkan di Komisi VI DPR bahwa Bulog membutuhkan anggaran sebesar Rp 25 triliun untuk melakukan operasi pasar. Skema anggaran tersebut nantinya akan menggunakan dana dari pemerintah, seperti mekanisme pemberian subsidi yang dijalankan PLN dan Pertamina.

“Supaya jangan operasi pasar, nanti kena lagi pimpinan Bulog di bilang kerugian negara. Kasihan, dia disuruh menolong petani, tapi nanti kerugian negara. Kalau itu terjadi juga melenturkan Himbara (himpunan bank milik negara). Karena selama ini operasi pasar itu di-top up pinjaman Himbara. Hampir Rp 30 triliun,” kata Erick.