IESR Minta Presiden Turun Tangan Usut Pemadaman Listrik di Berbagai Wilayah
Fabby Tumiwa, CEO IESR.
Lembaga kajian energi, Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan menyikapi rangkaian pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah, baik di Jawa maupun Sumatera yang kerap terjadi beberapa waktu terakhir.
Menurut IESR, Presiden perlu meminta penjelasan langsung dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penyebab gangguan tersebut karena berdampak pada ketahanan energi nasional, daya saing ekonomi, serta aktivitas dunia usaha dan masyarakat.
IESR menilai gangguan pada satu pembangkit atau satu elemen jaringan semestinya tidak dengan mudah berkembang menjadi pemadaman luas karena sistem telah dirancang dengan cadangan daya (reserve margin), sistem proteksi, dan redundansi jaringan yang memadai.
Menurut IESR, ketentuan reserve margin sekitar 30 persen yang dimiliki sistem kelistrikan PLN seharusnya mampu menjaga keamanan pasokan listrik ketika terjadi gangguan pada sebagian pembangkit atau jaringan transmisi.
Karena itu, lembaga tersebut mendesak Kementerian ESDM sebagai regulator ketenagalistrikan untuk melakukan investigasi menyeluruh guna mengungkap penyebab, faktor pemicu, dan kelemahan sistem yang memungkinkan gangguan berkembang menjadi pemadaman berskala luas. Hasil investigasi tersebut, menurut IESR, harus diumumkan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
IESR menilai rangkaian pemadaman yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap keandalan sistem kelistrikan nasional. Sebagai regulator, Kementerian ESDM dinilai memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistem ketenagalistrikan beroperasi secara andal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa gangguan berkepanjangan.
Lembaga tersebut menduga pemadaman bergilir yang terjadi belakangan dipicu oleh rendahnya cadangan bahan bakar di sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di sistem Jawa-Bali sehingga harus beroperasi di bawah kapasitas optimal. Keterbatasan pasokan batu bara disebut berpotensi menekan Hari Operasi Pembangkit (HOP) ke bawah batas aman. Selain itu, gangguan pada pembangkit seperti PLTGU Jawa 1 juga dapat mengurangi pasokan listrik ke sistem.
IESR juga menyoroti keterlambatan pengiriman batu bara ke sejumlah PLTU yang menyebabkan kondisi HOP kritis. Salah satu faktor yang disebut berkontribusi adalah tertundanya pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) oleh Kementerian ESDM. Persoalan tersebut, menurut IESR, telah disampaikan oleh pelaku industri sejak Maret dan April lalu, termasuk potensi dampaknya terhadap pasokan batu bara untuk pembangkit PLN.
Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa mengatakan pemadaman bergilir yang terjadi beberapa hari terakhir merugikan konsumen secara finansial. Walaupun konsumen berhak mendapatkan ganti rugi, tapi nilai ganti rugi tersebut tidak sebanding dengan biaya dan kerugian yang terjadi akibat pemadaman listrik.
“Oleh karena itu masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang transparan tentang kondisi kehandalan pasokan listrik oleh Kementerian ESDM sebagai regulator dan PLN sebagai operator. Ada sejumlah faktor yang menjadi faktor penyebab pemadaman listrik, antara lain minimmnya cadangan daya, gangguan pasokan bahan bakar, jadwal perawatan pembangkit yang tidak sinkron, hingga gangguan transmisi, Investigasi menyeluruh bisa menjawab pemiucu dan penyebab utama pemadaman,” ujar Fabby dalam keterangan yang diterima Theiconomics.com, Jumat (12/6).
IESR menegaskan insiden pemadaman ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi ketahanan sistem kelistrikan nasional di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dari sektor industri, pembangunan pusat data (data center), dan elektrifikasi transportasi. Dalam kondisi tersebut, pasokan listrik yang andal dan tersedia 24 jam sehari menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.
“Jika sejumlah informasi yang beredar bahwa adanya gangguan pasokan batu bara yang membuat PLTU harus menurunkan kapasitas pembangkitannya adalah benar, ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada sistem kelistrikan yang didominasi oleh batubara dan sistem listrik yang terpusat (centralized) merupakan ancaman keamanan pasokan energi. Terlambatnya pembangunan pembangkit energi terbarukan di RUPTL, pembatasan PLTS Atap sejak 2021 lalu berkontribusi pada meningkatnya risiko ini,” imbuh Fabby.
Selain meminta investigasi independen dan transparan, IESR mendesak PLN memastikan kompensasi kepada pelanggan terdampak diberikan sesuai ketentuan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Pemadaman listrik, menurut IESR, tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi rumah tangga, pelaku usaha, sektor industri, dan layanan publik.
Dalam jangka panjang, IESR menilai pemerintah perlu mempercepat penguatan jaringan transmisi dan distribusi, modernisasi sistem proteksi, serta pengembangan smart grid untuk meningkatkan ketahanan sistem terhadap gangguan. Organisasi tersebut juga mendorong percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan, termasuk program 100 GW PLTS yang telah dicanangkan Presiden, guna mengurangi ketergantungan pada sistem kelistrikan yang terpusat dan berbasis bahan bakar fosil.
