Komisi V dan 2 Ditjen di Kementerian PUPR Sesuaikan Program dan Anggaran 2023

Komisi V DPR bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR sepakat menyesuaikan rincian program serta menyempurnakan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga di RAPBN 2023.

“Jadi menjelaskan kepada bapak-bapak sekalian bahwa anggaran pagu indikatif itu masih bisa ada penyesuaian-penyesuaian tertentu.” kata Wakil Ketua Komisi V Andi Iwan Darmawan Aras di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/7).

Andi mengatakan, pihaknya juga meminta Ditjen SDA dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur untuk meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target yang ditetapkan dalam APBN 2022.

Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan, pagu indiaktif direktoratnya yang ditetapkan dalam RAPBN 2023 senilai Rp 35,8 triliun. Angka ini sekitar 54,91% dari kebutuhan anggaran yang diusulkan yakni senilai Rp 65,3 triliun.

Pagu indikatif tersebut akan dialokasikan untuk program ketahanan SDA senilai Rp 33,3 triliun, program dukungan manajemen Rp 2,5 triliun. Program ketahanan SDA sebesar Rp 22,7 triliun sebagian berasal dari surat berharga syariah negara (SBSN) Rp 5,2 triliun dan dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) Rp 5,3 triliun. Pada program dukungan manajemen sebesar Rp 2,5 triliun bersumber dari rupiah murni.

Sedangkan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pagu indikatif direktoratnya ditetapkan Rp 165,9 miliar untuk tahun 2023. Dari jumlah itu, untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 136,6 miliar, serta program perumahan dan kawasan sebanyak Rp 29,2 miliar.

“Alokasi sumber dana terdiri atas rupiah murni RP 164,9 miliar dan pinjaman luar negeri sebanyak Rp 1 miliar,”  tutur Herry.