Komisi V DPR Dukung Kenaikan Anggaran Basarnas untuk Tangani Bencana

Komisi V DPR mendukung kenaikan anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) untuk meningkatkan kinerja terhadap kesiapan dalam menangani bencana. BNPP atau Basarnas juga diharapkan mempercepat peningkatan realisasi anggaran 2022 agar sesuai dengan masukan dan saran dari anggota serta pimpinan Komisi V.

“Komisi V memahami penjelasan Basarnas atas capaian realisasi program dan anggaran 2022, sampai dengan November 2022,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR  Roberth Rouw di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11).

Roberth menuturkan, pihaknya juga meminta Basarnas untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka sosialisasi secara masif kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat menghadapi situasi bencana.

Komisi V, kata Roberth, juga mengapresiasi Basarnas dan berbagai pihak yang telah membantu diseminasi informasi, kecepatan waktu tanggap, serta upaya dalam hal pencarian dan memberikan pertolongan terhadap korban bencana gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

“Komisi V DPR turut prihatin dan turut berduka cita atas terjadinya bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tanggal 21 November 2022 yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa,” ujar Roberth.

Dalam pertemuan itu, Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi mengatakan, proyeksi penyerapan anggaran atau prognosis hingga Desember 2022 mencapai Rp 1,6 triliun atau 96%. Dengan asumsi outstanding kontrak sebesar Rp 243,6 miliar dan non-kontrak Rp 180,7 miliar.

Soal anggaran yang belum terealisasikan, kata Henri, karena adanya hambatan kenaikan tunjangan kinerja yang belum disetujui Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Itu sebabnya, ada rencana untuk mengalihkannya untuk memenuhi kebutuhan belanja modal atau belanja barang.

“Mungkin ini akan kita alihkan nanti untuk menjadikan belanja modal atau belanja barang, karena ini sangat penting, daripada kita menunggu janji-janji kenaikan tunjangan kinerja tidak pernah dipenuhi dan dianggarkan uang itu kembali tidak bermanfaat,” tutur Henri.