Komisi VI Dorong Pertamina Rampungkan Zona Penyangga untuk Standar HSE

0
295
Reporter: Rommy Yudhistira

Komisi VI DPR mendorong PT Pertamina (Persero) untuk segera menyelesaikan zona penyangga, sehingga dapat memitigasi risiko sesuai dengan standar keselamatan kesehatan dan lingkungan (HSE) yang berlaku buntut kebakaran di Plumpang, Jakarta. Penyelesaian perlu dilakukan Pertamina dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi lainnya.

Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung mengatakan, Pertamina perlu membuat audit keamanan dan peta jalan yang berkaitan dengan penanganan permasalahan di 9 lokasi PT Pertamina Patra Niaga dan 3 lokasi PT Kilang Pertamina Internasional. Harapannya laporan tersebut dapat disampaikan pada rapat berikutnya.

Lebih lanjut, kata Martin, Komisi VI meminta Pertamina memastikan keamanan pasokan bahan bakar minyak (BBM) wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) pasca-insiden terbakarnya depo atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta.

“Komisi VI mendapat penjelasan direktur utama PT Pertamina terkait insiden di integrated Terminal Jakarta Plumpang dan mendukung Pertamina dalam penanganan korban serta meminta untuk dilanjutkan secara optimal,” kata Martin.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati dalam laporannya memaparkan, area TBBM Plumpang tidak bisa tiba-tiba dipindahkan begitu saja. Sebab, tempat tersebut diisi tangki BBM dan beberapa fasilitas penunjang yang berkaitan dengan LPG dan pelumas.

Baca Juga :   Setelah Bertemu, Ini Harapan Pemegang Polis Wanaartha kepada Ketua DPD RI

Di samping itu, kata Nicke, TBBM Plumpang juga memasok 790 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang meliputi 19 kota dan kabupaten, serta menyimpan sekitar 15% dari stok nasional. Oleh karena itu, wacana untuk memindahkan TBBM tidak bisa serta merta dilakukan, lantaran TBBM Plumpang memiliki peran yang sangat penting dan strategis.

Berdasarkan hal itu, kata Nicke, Pertamina memilih membangun buffer zone untuk membuat masyarakat di sekitar lokasi aman, dan juga pasokan operasional BBM tidak terganggu. Pembangunan buffer zone dinilai menjadi sesuatu hal yang memiliki urgensi untuk dilakukan.

“Jadi kalau ini tiba-tiba kita off-kan maka value chains akan terputus, sehingga akan mengganggu distribusi. Jadi agar tetap beroperasi, maka pembangunan buffer zone ini penting karena opsi untuk langsung menutup sekarang itu tidak mungkin,” kata Nicke.

 

Leave a reply

Iconomics