Menpar Widiyanti Usulkan Pokja Lintas Kementerian untuk Percepat Infrastruktur Pariwisata
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana/Do. Kemenpar
Kementerian Pariwisata mengusulkan pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas kementerian/lembaga untuk memetakan dan menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur dasar yang dapat segera dieksekusi guna meningkatkan kualitas, daya saing, dan keberlanjutan pariwisata Bali.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan berdasarkan kajian World Bank yang disampaikan kepada Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Bali memerlukan penguatan berbagai infrastruktur dasar.
Kebutuhan tersebut meliputi sektor energi, pengelolaan sampah, transportasi, air, sanitasi, serta infrastruktur pariwisata dengan estimasi kebutuhan investasi sebesar US$16,4 hingga 24,7 miliar atau setara Rp295,2 triliun hingga Rp444,6 triliun.
“Melihat tantangan yang ada saat ini, kiranya Bapak (Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono) dapat mengarahkan agar ada pembentukan kelompok kerja untuk me-review ini secara bersama. Mana yang benar-benar kita butuhkan, diprioritaskan, dan dapat segera kita eksekusi,” kata Menpar dalam keterangannya pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Kantor Gubernur Bali, Senin (20/07/2026).
Menpar Widiyanti menegaskan pengelolaan sampah harus menjadi perhatian bersama karena merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing sekaligus reputasi Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.
Kemenpar mendorong dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan remediasi sampah laut secara masif, pemetaan sistem open dumping di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung agar tidak menimbulkan timbulan sampah baru, serta percepatan penyediaan infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di destinasi wisata dan desa wisata.
Selain itu, implementasi kebijakan pemilahan sampah pada sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) juga masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penguatan kolaborasi.
Dalam upaya mengurangi kepadatan wisatawan sekaligus mendorong pemerataan kunjungan, Kemenpar juga terus memperbarui pola perjalanan wisata melalui program 4B yang mencakup Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur.
Di bidang penataan ruang, Menpar Widiyanti menilai percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital yang terintegrasi dengan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) menjadi kebutuhan mendesak.
Saat ini, baru 28 RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS dari target 73 RDTR. Integrasi tersebut diharapkan dapat mencegah alih fungsi lahan hijau yang tidak sesuai peruntukan bagi pembangunan akomodasi pariwisata.
Menpar Widiyanti juga menyoroti besarnya peluang pengembangan wisata kapal pesiar sebagai sumber pertumbuhan baru bagi pariwisata Bali. Saat ini, Bali telah memiliki Bali Maritime Tourism Hub dan Pelabuhan Celukan Bawang yang menjadi titik sandar kapal pesiar.
Menpar berharap sinergi antarkementerian/lembaga dapat mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur dan tata kelola kawasan sehingga Bali mampu terus berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan tiga arahan utama sebagai tindak lanjut pengembangan pariwisata Bali.
Pertama, menyusun masterplan dispersi wisatawan untuk mengurangi konsentrasi kunjungan di Bali Selatan. Kedua, mendorong pengembangan destinasi di Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat agar manfaat ekonomi pariwisata lebih merata. Ketiga, mengintegrasikan pengembangan destinasi dengan konektivitas, pelayanan dasar, pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat.
