KPK Bongkar Identitas 8 Orang yang Diperiksa dalam OTT Lombok Barat, Bupati hingga Pejabat Kunci Terseret
Kantor KPK/Dok. KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap identitas delapan orang yang kini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang diduga terkait Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.
Selain Lalu Ahmad Zaini, KPK juga memeriksa Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) Sudirman dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lombok Barat, Lalu Ratnawi.
Tiga orang yang bertugas sebagai ajudan dan sopir Bupati Lombok Barat turut diperiksa, bersama dua orang dari pihak swasta.
“Hingga pagi ini, total yang masih dilakukan pemeriksaan sejumlah delapan orang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa (21/07/2026).
Menurut Budi, tujuh orang diamankan dalam operasi yang berlangsung di wilayah Nusa Tenggara Barat, sementara satu orang lainnya yang berstatus pihak swasta ditangkap di Jakarta sebagai bagian dari pengembangan kasus.
Diketahui, OTT yang dilakukan pada Minggu (20/07/2026) itu menjadi perhatian publik setelah KPK mengamankan 19 orang dalam operasi senyap tersebut.
Dari jumlah itu, tujuh orang langsung diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sebelum KPK kembali mengamankan satu orang tambahan di Ibu Kota.
Penyidik KPK juga, kata Budi, bergerak cepat dengan menyegel ruang kerja Bupati Lombok Barat dan sejumlah ruangan strategis lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Langkah itu dilakukan untuk mengamankan barang bukti sekaligus menelusuri dugaan praktik korupsi yang sedang diusut.
Tak hanya itu, tim antirasuah turut menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara. Temuan tersebut kini menjadi bahan pendalaman penyidik untuk mengungkap konstruksi kasus dan aliran dana yang diduga terlibat.
Hingga saat ini, KPK masih merahasiakan detail perkara yang menjadi dasar operasi tangkap tangan tersebut. Namun, keterlibatan kepala daerah aktif, pejabat strategis, pimpinan BUMD, hingga pihak swasta mengindikasikan adanya dugaan praktik korupsi yang melibatkan lebih dari satu pihak.
