DJP Kemenkeu: Babinsa Hanya Dukung Koordinasi agar Petugas Pajak Lapangan Berjalan Sesuai Prosedur

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan informasi Bintara Pembina Desa (Babinsa) ikut memburu data pajak ke desa-desa itu tidak benar. Aparat kewilayahan tersebut hanya ikut mendukung koordinasi, agar kunjungan petugas pajak di lapangan berjalan sesuai prosedur.

Berdasarkan unggahan media sosial resmi DJP, keterlibatan unsur kewilayahan tidak dimaksudkan sebagai instrumen penegakan hukum perpajakan. Selain itu, keterlibatan perangkat wilayah juga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Hal tersebut sudah diatur sejak lama melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yaitu SE-11/2020 dan yang terbaru adalah SE-8/2026, yang merupakan pedoman kerja internal bagi jajaran DJP,” tulis unggahan media sosial DJP pada Selasa (21/7).

Manajemen DJP menambahkan, surat edaran tersebut tidak memberikan kewenangan baru kepada petugas pajak, dan tidak menambah kewajiban baru bagi wajib pajak. Tujuannya untuk menyelaraskan mekanisme pengawasan agar lebih adaptif terhadap perkembangan regulasi, sistem coretax, dan pendekatan pengawasan berbasis risiko.

Kemudian, lanjut manajemen DJP, pihaknya juga mengandalkan teknologi dan analisis data digital untuk pengawasan yang akurat, serta berbasis risiko. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas data, tanpa menambah kewajiban baru, ataupun memperluas pemeriksaan secara masif.

“Fungsi pengawasan dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan. Dalam rangka pengawasan kewilayahan, DJP dapat bekerja sama dengan instansi lain, termasuk melalui Babinsa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dan perangkat desa,” tulis manajemen DJP.