BI Waspadai Inflasi Volatile Food, Dampak El Nino Berlanjut hingga 2027
Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali
Bank Indonesia (BI) mewaspadai tekanan inflasi pangan bergejolak (volatile food) yang meningkat di tengah potensi dampak fenomena El Nino berkepanjangan hingga awal 2027. Pengendalian inflasi pangan menjadi perhatian untuk menjaga stabilitas harga di tengah tekanan inflasi yang masih terkendali.
Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, tekanan inflasi saat ini terutama bersumber dari komponen volatile food. Sementara itu, inflasi inti masih terkendali di level 2,84%.
“Kalau terkait untuk inflasi, kami melihat memang tekanan inflasi ada di volatile food inflation. Tapi untuk yang inflasi inti masih cukup terkendali di level 2,84 persen,” kata Destry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (21/10).
Sementara itu, Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali mengatakan, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2026 tercatat sebesar 3,28% secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka tersebut meningkat dibandingkan inflasi Agustus 2026 yang sebesar 3,19%.
Di tengah perkembangan tersebut, inflasi volatile food meningkat menjadi 5,03%. BI menilai perkembangan ini perlu diwaspadai, terutama karena tekanan harga pangan di sejumlah wilayah masih tinggi.
Ricky menjelaskan, tekanan inflasi pangan tertinggi terjadi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), dengan inflasi volatile food mencapai 8,63%. Kenaikan terutama dipengaruhi harga cabai rawit, cabai merah, tomat, bawang merah, beras, serta komoditas ikan seperti cakalang dan tongkol.
Sementara itu, inflasi volatile food di Kalimantan mencapai 7,62%, terutama dipengaruhi harga beras, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, dan sejumlah komoditas ikan.
Menurut Ricky, fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung berkepanjangan hingga awal 2027 berpotensi memberikan tekanan lebih besar terhadap inflasi pangan. Berdasarkan perhitungan BI di daerah, dampak paling besar diperkirakan terjadi pada komponen volatile food, terutama di wilayah Sulampua, Bali-Nusa Tenggara, dan Sumatra.
Komoditas yang paling rentan terdampak meliputi beras, cabai, dan bawang merah. Karena itu, perlu menjaga ketersediaan pasokan komoditas tersebut dalam jangka pendek melalui penguatan kerja sama antardaerah, fasilitasi distribusi pangan, operasi pasar, dan gerakan pasar murah.
Langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat penyaluran komoditas dari daerah surplus ke daerah yang mengalami defisit pasokan. Untuk jangka panjang, BI juga mendorong penguatan sektor hulu melalui penerapan praktik pertanian yang baik (good agricultural practices), penyediaan irigasi, serta penggunaan teknologi dan bibit yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca.
Ricky menambahkan, BI bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga pangan di daerah.
