Komisi VII DPR Nilai Tata Kelola Timah Belum Sebaik Nikel

Komisi VII DPR menilai tata kelola timah saat ini belum sebaik tata kelola nikel yang pemanfaatannya oleh pemerintah mengembangkan industri baterai kendaraan listrik. Timah masih impor karena sebagian bahan bakunya dari luar negeri, bahkan memberi dari tambang ilegal.

Menurut Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto, meski sudah ada regulasi yang mengatur mineral dan batu bara (minerba) lewat Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2018, namun pada implementasinya tetap saja tata kelola timah kurang maksimal. Sementara, industri nikel saat ini berkembang pesat seiring produksi kendaraan listrik.

“Walau secara regulasi, tata kelola minerba telah diatur melalui Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba, namun implementasinya di lapangan masih sangat lemah. Hal ini ditandai dengan masih maraknya penambangan tanpa izin, termasuk yang ada di wilayah PT Timah,” kata Sugeng dalam keterangannya seperti dikutip situs resmi DPR beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, PT MIND ID merupakan induk BUMN dari 5 perusahaan pertambangan. Kelimanya adalah PT Antam, PT Bukit Asam, PT Freeport Indonesia, PT Inalum, dan PT Timah. Dan Komisi VII sedang membicarakan isu rencana PT Inalum keluar dari holding tersebut.

Rencananya Inalum akan melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) pada tahun depan. Aksi korporasi ini bisa dilakukan apabila fungsi strategis sebagai holding dan pengoperasian yang selama ini melekat pada Inalum dipisahkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.47 tahun 2017. Selama ini fungsi holding dari Inalum dijalankan oleh MIND ID, meski nama MIND ID ini tidak ada di dalam PP No. 47 tahun 2017.