Pembahasan PMN Garuda Akan Jadi Prioritas Komisi XI dan Menkeu

Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sepakat memprioritaskan pembahasan mengenai penyertaan modal negara (PMN) PT Garuda Indonesia Tbk pada pekan depan. Prioritas PMN terhadap Garuda ini menjadi mendesak untuk mengatasi masalah yang di perusahaan milik negara itu.

“Pak Dolfie (Wakil Ketua Komisi XI) sudah bisik-bisik, untuk Garuda kita hari Senin tanggal 26 September 2022. Saya kira kita sudah sepakat tentang pendalaman tentang segala prioritas,” kata Ketua Komisi XI Kahar Muzakir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/9).

Sementara itu, anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo mengatakan, Sri Mulyani perlu menjelaskan status privatisasi Garuda agar keputusan yang diambil menjadi tepat dan efisien. Karena itu, penting untuk memutuskan jadwal pasti untuk membahas PMN Garuda ini mengingat DPR sebentar lagi akan reses.

Menanggapi hal itu, Sri Mulyani mengatakan, tim privatisasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah membahas tahapan-tahapan untuk menyehatkan Garuda. Dari sisi right issue, memang membutuhkan urgensi yang cepat karena manajemen Garuda sudah menyiapkan konsep tata kelola perusahaan dan proses yang berhubungan dengan bursa.

“Tapi ini merupakan satu paket bersama-sama. Jadi Rp 7,5 triliun yang kita berikan pada tahun lalu kita masukkan Rp 1 triliun yang merupakan pinjaman dan bisa dikonversi jadi ekuitas. Juga restructuring dengan para krediturnya, yang sudah dicapai juga. Jadi, momentum ini lalu disampaikan kepada publik untuk melakukan right issue menjadi sangat tepat,” ujar Sri Mulyani.

Selanjutnya, kata Sri Mulyani, pembahasan PMN Garuda diharapkan selesai secepat mungkin. Dengan demikian, perusahaan dapat segera mengoptimalisasi dari seluruh tahapan penyehatan yang telah disusun, baik dari sisi restrukturisasi kreditur, maupun PMN yang akan dimasukkan, dan right issue yang akan disampaikan.

“Jadi betul untuk Garuda kita sangat urgen untuk bisa, kalau PMN yang lain dalam bentuk barang milik negara, barangkali bisa diekonomiskan dari sisi waktunya. Tapi Garuda tentu perlu mendapatkan pendalaman dari Komisi XI, kalau bisa segera mungkin,” tutur Sri Mulyani.