Rano Karno: Tidak Transparan, Kemenparekraf Perlu Jelaskan Dana PEN untuk Subsektor Film

Anggota Komisi X DPR Rano Karno mendesak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengklarifikasi soal pendistribusian dana yang tidak transparan dan memenuhi prinsip keadilan untuk subsektor film dan pelaku industri film nasional. Dana tersebut merupakan bagian dari pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Rano mengatakan, laporan soal dana yang tidak transparan dan tidak adil itu diadukan oleh Kongres Peranserta Masyarakat Perfilman (KPMP). Meski begitu, Kemenparekraf diapresiasi atas langkah dan upayanya membantu pelaku industri film di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19 sejak 2020.

“Yang menjadi harapan saya terakhir karena saya tahu ini kan anggaran sisa dan dikembalikan, mudah-mudahan tahun depan Mas Menteri masih bisa memperjuangkan karena masyarakat film mungkin dalam waktu 1 hingga 2 tahun ini masih membutuhkan bantuan,” kata Rano di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/12).

Soal itu, Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno mengatakan, awal perencanaan anggaran PEN subsektor film akan disalurkan melalui 3 skema. Ketiga skema itu adalah promosi yaitu melalui buy one get one free, skema produksi untuk film pendek dan film dokumenter, dan skema pra produksi.

Masuknya Covid-19 varian Delta ke Indonesia pada pertengahan tahun, kata Sandi, membuat 3 skema tersebut sempat tidak disetujui. Karena itu, setelah varian Delta melandai, ketiga skema tersebut baru bisa berjalan sebagaimana yang sudah direncanakan sebelumnya.

“Boleh dibilang di antara 4 program PEN yang kami tangani ini termasuk yang good, karena sebetulnya ada yang beautiful, good, bad, ugly, ada 4. Yang sangat beautiful itu program PEN berkaitan dengan nakes (tenaga kesehatan), serapannya bagus,” kata sandi.

Soal laporan KPMP, kata Sandi, pihaknya sudah menerma surat aduan tersebut yang ditujukan kepada Kemenparekraf. Berdasarkan laporan tersebut, Kemenparekraf akan berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berkoordinasi bersama kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan perencanaan PEN.

“Kongres itu sudah kami terima dan penyampaiannya itu betul sekali. Dan itu sebenarnya berkaitan dengan perencanaan, penyusunan kebijakan, serta yang kadang-kadang kita juga kurang bisa menyakinkan teman-teman kita di Kementerian Keuangan dan Komite PEN,” kata Sandi.

Meski diterpa isu tidak transparan dan tidak adil, Kemenparekraf, kata Sandi, berencana melanjutkan program PEN subsektor film itu di tahun depan. Diharapkan proses pelaksanaannya dapat menyentuh seluruh insan yang bergerak dalam bidang industri perfilman nasional.

“Belajar dari sini, jika disepakati dalam rapat kerja ini. Ini akan saya ajukan lagi di tahun depan agar beberapa aturan-aturan yang tadi menghambat itu bisa disederhanakan sehingga lebih baik penyalurannya,” kata Sandi.