Soal Korupsi yang Merajalela, Jokowi Soroti Penuntasan RUU Perampasan Aset

Presiden Joko Widodo mengatakan tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia sejak periode 2004 hingga 2022. Ia menyampaikan catatannya jumlah pejabat negara yang korupsi.

“Catatan Saya, 2004-2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, 344, termasuk Ketua DPR dan juga Ketua DPRD. Ada 38 menteri dan kepala lembaga. Ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota. Ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi. Ada 8 komisioner, diantaranya komisioner KPU, KPPU, dan KY. Dan juga ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat. Terlalu banyak, banyak sekali,” katanya saat Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2023 di Jakarta.

Jumlah orang yang dipenjarakan tersebut tak membuat para koruptor berhenti beraksi. Presiden mengatakan sampai sekarang masih ditemukan banyak kasus korupsi. Ia menyimpulkan artinya perlu mengevaluasi total.

Ia juga menyebut korupsi sekarang ini semakin canggih, kompleks, bahkan lintas negara dan multi-yurisdiksi, serta menggunakan teknologi mutakhir.

Oleh sebab itu, ia mengajak agar ada upaya bersama yang lebih sistemik, butuh upaya bersama yang lebih masif, yang memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi.

“Kita perlu perkuat sistem pencegahan, termasuk memperbaiki kualitas SDM aparat penegak hukum kita, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perizinan, sistem pengawasan internal, dan lain-lainnya,” katanya.

Tentang penguatan regulasi di level undang-undang, Jokowi mengatakan undang-undang perampasan aset tindak pidana ini penting segera diselesaikan, karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa memberikan efek jera.

“Dan saya harap pemerintah, DPR, dapat segera membahas dan menyelesaikan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana ini. Kemudian juga Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang mendorong pemanfaatan transfer perbankan. Ini semuanya akan lebih transparan, lebih akuntabel, juga sangat bagus,” kata Jokowi.