Tag: Kementerian Keuangan
Indonesia dan OECD Perbarui Kerja Sama Ekonomi
Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati dan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Corman telah menandatangani pembaruan Perjanjian Kerangka Kerja Sama Indonesia-OECD (Framework of ...OJK Ingatkan Manajemen Perusahaan Soal Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN mendorong penguatan prinsip tata kelola (corporate governance) untuk mempercepat pemulihan ekonomi, penguatan ...11 Negara Tandatangani Bali Declaration untuk Transparansi Perpajakan
Pertemuan level menteri Asia initiative dan penandatangan Bali Declaration digelar pada 14 Juli 2022 di Nusa Dua, Bali yang dihadiri langsung oleh ...Wamen Suahasil: Sekuritisasi Jadi Solusi untuk Mengurangi Risiko Maturity Mismatch Pembiayaan di Sektor Perumahan
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan dukungannya pada pengembangan sekuritisasi di Indonesia, khususnya untuk menekan gap kepemilikan dan kepenghunian rumah di Indonesia. ...Menkeu Mendorong Pengembangan Ekosistem Pembiayaan Perumahan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk dapat bersinergi dalam mendorong pengembangan pasar pembiayaan perumahan di Indonesia. Ia juga ...Setelah THR, Awal Juli ASN dan Pensiunan Terima Gaji ke-13
Setelah mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) pada Mei lalu, awal Juli para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan akan menerima gaji ke-13. ...Dibayangi Dinamika Global, Banggar DPR dan Pemerintah Setujui Asumsi Makro 2023
Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah menyetujui postur makro fiskal 2023. Postur makro 2023 seperti yang diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ...Anggota Komisi XI Sebut Rencana Pengenaan Bea Materai ke Platform Digital Sesuai UU
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berencana mengenakan bea materai pada berbagai platform digital termasuk e-commerce. Biaya materai yang dikenakan sebesar Rp ...Pagu Indikatif Kemenkeu untuk 2023 Disetujui Rp 45,1 T
Komisi XI DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp 45,1 triliun untuk 2023. Anggaran itu diharapkan untuk memperkuat kebijakan fiskal ...Mengawal Transisi LIBOR dan Memperkuat Referensi Suku Bunga
Transisi referensi (benchmark) suku bunga global dari London Interbank Offered Rate (LIBOR) ke referensi yang lebih kredibel serta penguatan referensi suku bunga ...
