Tag: UU HPP
Kenaikan PTKP Dinilai Tidak Signifikan Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
Pemberlakuan kebijakan soal pendapatan tidak kena pajak (PTKP) yang dinaikkan menjadi 60 juta dari sebelumnya Rp 54 juta per tahun tidak signifikan ...Sosialisasikan UU HPP, Komisi XI DPR Komitmen Dukung UMKM
Komisi XI DPR berkomitmen mendukung masyarakat menengah ke bawah dan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan ini terkait dengan ...Pengenaan Pajak Emisi Karbon Disebut Sejalan dengan Persetujuan Paris
Pemerintah sepakat mengenakan pajak Rp 30 per kilogram bagi penyumbang emisi korban yang mulai berlaku pada 2022. Aturan mengenai pajak karbon itu ...Tarif untuk PPN Naik Secara Bertahap Hingga 12%, Bagaimana dengan Sembako?
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinaikan secara bertahap hingga mencapai 12%, sebagaimana diatur di dalam ...PPh Badan Batal Diturunkan Hingga 20%, Sri Mulyani: Masih Kompetitif
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersepakat tidak menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan ke level 20% di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan ...Dengan UU HPP, Pendapatan UMKM Hingga Rp500 Juta Tak Dipungut PPh Final
Kabar baik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (PPH) yang baru disahkan Kamis lalu, kententuan ...6 Substansi UU HPP Versi Ditjen Pajak, Apa Saja?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebut Undang Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memiliki 6 substansi peraturan. Keenamnya adalah Ketentuan Umum ...Tarif PPh Orang Pribadi dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (PPH) telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (7/10). Salah satu poin penting dalam ...Integrasi NIK Jadi NPWP, Ini Penjelasan Wakil Ketua DPR
Integrasi nomor induk kependudukan (NIK) KTP dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bertujuan mengelompokkan masyarakat wajib pajak sehingga mudah diketahui secara kategori. ...Komisi XI DPR Sebut UU HPP Ditopang 4 Pilar sebagai Fondasi Sistem Perpajakan Nasional
Undang Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disebut ditopang 4 pilar sebagai fondasi sistem perpajakan nasional. Pilar pertama berkaitan dengan penguatan administrasi ...
