Pencalonan Calon Gubernur BI Destry Damayanti Beri Kepastian Arah Suksesi, EBC Financial Group Tekankan 5 Faktor yang Harus Dijaga

EBC Financial Group memandang pencalonan Destry Damayanti menjadi calon Gubernur Bank Indonesia (BI) memberikan kepastian arah suksesi. Figur internal ini berpengalaman di BI, pasar modal, perbankan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, dengan demikian dipandang menawarkan kesinambungan kebijakan, bukan perubahan haluan secara mendadak.

Analis Pasar Keuangan EBC Financial Group, Sana Ur Rehman menilai pilihan terhadap figur internal memberi kelegaan awal bagi pasar, tetapi belum menyelesaikan seluruh tekanan terhadap rupiah.

“Pengajuan Destry sebagai calon tunggal menghilangkan salah satu skenario yang paling dikhawatirkan pasar, yaitu munculnya figur yang belum teruji atau dianggap terlalu dekat dengan agenda politik. Karena ia berasal dari internal BI, pasar dapat mengharapkan kesinambungan dalam stabilisasi valuta asing, pengelolaan likuiditas, dan komunikasi kebijakan. Itu positif bagi rupiah, tetapi dampaknya untuk saat ini lebih berupa penurunan premi risiko, bukan jaminan penguatan yang berkelanjutan,” kata Sana dalam keterangannya.

Ia mengatakan agar sentimen positif bertahan, pasar perlu melihat proses persetujuan DPR yang lancar dan keputusan awal BI yang tetap menempatkan stabilitas rupiah sebagai prioritas.

Sana menilai pencalonan Destry memang mengurangi risiko institusional, tetapi belum otomatis mengubah prospek rupiah.

Lima faktor berikut akan menentukan apakah kelegaan awal pasar dapat bertahan. Pertama, kontinuitas mengurangi risiko, bukan menghapus tekanan rupiah. Rupiah sempat menguat 0,79% menjadi Rp17.755 per dolar AS setelah pencalonan Destry diumumkan. Reaksi tersebut menunjukkan pasar lebih nyaman dengan calon yang memahami kerangka kebijakan BI dan tidak memerlukan masa adaptasi panjang.

Namun, efek utamanya lebih tepat dibaca sebagai berkurangnya risiko pelemahan, bukan jaminan apresiasi besar. Penunjukan figur internal dapat menjaga konsistensi intervensi dan komunikasi BI, tetapi tidak menghilangkan tekanan dari dolar AS, harga energi, atau kebutuhan devisa domestik. Dengan kata lain, Destry dapat mengurangi “diskon kepemimpinan” pada rupiah, sementara arah kurs tetap ditentukan oleh fundamental dan kondisi global.

Kedua, inflasi rendah memberi ruang, tetapi juga menguji disiplin BI. Inflasi Indonesia tercatat 2,88% secara tahunan pada Juli 2026 dan lebih rendah dari perkiraan pasar. Angka tersebut mengurangi kebutuhan untuk menaikkan suku bunga semata-mata demi mengendalikan harga.

Meski demikian, inflasi yang rendah tidak serta-merta membuka jalan bagi penurunan suku bunga. Jika rupiah masih rapuh, pelonggaran terlalu cepat dapat mengurangi daya tarik aset rupiah dan memicu kembali arus keluar modal. Keputusan awal di bawah kepemimpinan Destry karena itu akan menjadi sinyal penting: mempertahankan kebijakan yang berhati-hati dapat memperkuat kredibilitas, sedangkan pelonggaran sebelum rupiah stabil berisiko dibaca sebagai keberpihakan berlebihan pada pertumbuhan.

Ketiga, neraca dagang membaik, tetapi minyak tetap menjadi titik lemah. Indonesia mencatat defisit perdagangan US$450 juta pada Juni, lebih kecil dari perkiraan pasar sebesar US$790 juta. Defisit yang lebih sempit membantu mengurangi kekhawatiran, tetapi belum menunjukkan bahwa tekanan eksternal telah berakhir.

Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia tetap membutuhkan lebih banyak dolar ketika harga energi naik. Akibatnya, manfaat dari transisi kepemimpinan BI dapat cepat tertutup bila konflik Timur Tengah kembali mendorong harga minyak. Bagi rupiah, kombinasi terbaik bukan hanya gubernur yang dipercaya pasar, melainkan juga harga minyak yang turun dan neraca perdagangan yang kembali memberi pasokan devisa.

Keempat, pertumbuhan yang kuat membuat BI tidak perlu terburu-buru. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan pada kuartal II-2026, melampaui perkiraan pasar sebesar 5,10%. Pertumbuhan di atas perkiraan memberi BI ruang untuk tetap memprioritaskan stabilitas tanpa segera mengorbankan momentum ekonomi.

Pada saat yang sama, inflasi AS yang melandai telah sedikit mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve.  Jika tekanan dolar ikut mereda, BI tidak perlu mempertahankan kebijakan ketat hanya untuk membela rupiah. Sebaliknya, bila The Fed kembali hawkish, kuatnya PDB domestik justru memberi BI alasan untuk menunda pelonggaran. Dalam kedua skenario, data pertumbuhan mendukung pendekatan yang sabar, bukan perubahan kebijakan yang agresif.

Kelima, independensi akan dinilai dari keputusan, bukan pernyataan. Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) kini turut memperluas mandat BI hingga mencakup penciptaan iklim yang mendukung pertumbuhan sektor riil serta penyediaan lapangan kerja. Mengingat sasaran tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, program pembiayaan, maupun kebijakan sektoral dari pemerintah, koordinasi menjadi sangat krusial agar langkah pemerintah dan arah kebijakan moneter tidak saling berbenturan.

Investor domestik dan asing, bank, pemegang obligasi, serta pelaku pasar valuta asing tidak akan menilai independensi BI hanya berdasarkan pernyataan bahwa lembaga tersebut tetap profesional. Ujian sesungguhnya muncul ketika data menuntut kebijakan ketat, sementara pemerintah membutuhkan suku bunga lebih rendah. Jika BI tetap mengambil keputusan berdasarkan inflasi, rupiah, dan stabilitas keuangan, premi risiko institusional dapat turun. Jika kebijakan terlihat mengikuti kebutuhan fiskal atau target pertumbuhan jangka pendek, sentimen positif dari pencalonan Destry dapat berbalik. Komisi XI DPR juga menekankan bahwa koordinasi tidak boleh mengaburkan batas independensi bank sentral.

Sana menambahkan bahwa independensi BI baru akan benar-benar terlihat ketika kebutuhan menjaga stabilitas berhadapan dengan dorongan untuk mempercepat pertumbuhan.

“Ujian independensi tidak muncul ketika pemerintah dan bank sentral menginginkan hal yang sama. Ujian itu datang ketika pertumbuhan membutuhkan suku bunga lebih rendah, sementara rupiah atau inflasi menuntut kebijakan yang lebih ketat. Jika BI tetap mengikuti data dan menjelaskan dasar keputusannya secara terbuka, kredibilitas institusi akan menguat. Namun, jika kebijakan terlihat mengikuti tekanan jangka pendek, pasar dapat kembali memasukkan premi risiko ke rupiah dan aset Indonesia. Cadangan devisa dapat dipulihkan, tetapi kredibilitas membutuhkan waktu yang jauh lebih lama,” kata Sana.

Perhatian pasar berikutnya akan tertuju pada Rapat Dewan Gubernur BI pada 18–19 Agustus dan proses persetujuan Destry di DPR. Pencalonan Destry telah menghilangkan sebagian ketidakpastian mengenai siapa yang akan memimpin BI.

Kini, arah rupiah bergantung pada apakah kepemimpinan baru dapat mengubah kontinuitas personal menjadi kredibilitas kebijakan.