RUPS Sepakat Pangkas Jumlah Direksi, Nicke Widyawati Tetap Dirut Pertamina

Kementerian BUMN memangkas jajaran direksi PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Jumat (12/6). Pemangkasan ini dilakukan karena Pertamina menjadi holding dari perusahaan milik negara yang bergerak di bidang minyak dan gas (migas).

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, ada 3 alasan utama mengapa keputusan itu ditempuh. Pertama, untuk memastikan bahwa seluruh BUMN tetap fokus pada bisnis utamanya. Kedua, pihaknya ingin konsisten dalam menjalankan program restrukturisasi dan konsolidasi seluruh BUMN. Terakhir, melalui dua inisiatif tersebut, perseroan dapat mencapai key performance indicator (KPI) dengan baik.

“Pertamina sebagai holding tapi akan punya subholding. Dan yang jadi holding direksinya harus 6, enggak boleh kebanyakan. Selain dirut, ada finance, human resources, corporate service. Nanti disubholding kita gabungkan unit-unit yang sangat banyak di pertamina jadi satu kesatuan fokus bisnis,” kata Erick saat telekonferensi pers secara virtual di Jakarta, Jumat (12/6).

Keenam direksi yang diberhentikan meliputi Direktur Hulu Dharmawan H. Samsu, Direktur Pengolahan Budi Santoso Syarif, dan Direktur Pemasaran Korporat Basuki Trikora Putra. Kemudian, Direktur Pemasaran Retail Mas’ud Khamid, Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Ignatius Tallulembang dan Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Heru Setiawan.

Jajaran direksi yang tetap dipertahankan meliputi Direktur Utama Nicke Widyawati, Direktur Keuangan Emma Sri Martini, Direktur Logistik Mulyono, Direktur SDM Koeshartanto, M. Haryo Yunianto sebagai Direktur Penunjang Bisnis dan Iman Rachman sebagai Direktur Strategi Portofolio dan New Ventures.

Erick menuturkan, salah satu subholding yang dicanangkan yakni terkait sektor hulu. Akibat tumpang tindih kebijakan di hulu berbagai divisi perseroan yang tidak searah menyebabkan tingkat lifting minyak turun.

Karena itu, ke depan portofolio serta kebijakan atas sektor tersebut akan disatukan dalam upaya meningkatkan sinergitas, efisiensi serta pembagian ilmu agar tingkat lifting minyak dapat dipertahankan atau bahkan tumbuh.

“Tapi kan ini kebijakan besar, yang bersama enggak bisa per hulu. Ini kita konsolidasikan. Lalu PGN kan udah penggabungan dengan Pertagas. Lainnya market trading-nya, bukan minyaknya tapi kan di Pertamina ada oli. Merek bensinnya sama solarnya ada 9, banyak tuh. Hal-hal ini mau kita konsolidasikan menjadi satu strategi, jangan produk ini terpisah,” kata Erick.

Kebijakan ini, kata Erick, telah dipertimbangkan bersama dengan para direksi, komisaris serta tim independen yang telah direkrut kementerian untuk menerapkan perubahan signifikan terhadap perseroan. Salah satu target yang ditetapkan kepada jajaran direksi yang baru yakni agar salah satu perusahaan subholding go public dalam kurun waktu 2 tahun ke depan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja perusahaan.

Soal subholding yang akan berada di bawah Pertamina, Erick mengaku belum bisa mengungkapkannya secara detail. “Nanti ada upstream, downstream, ada marketing, ada PGN yang sudah digas, nanti detailnya ditanya sama dirut (Nicke Widyawati),” katanya.