Keterlibatan Multi Pihak Diperlukan dalam Mengelola Gambut Berkelanjutan

Banyak pihak yang berkepentingan terhadap ekosistem gambut untuk kepentingan ekonomi dan masyarakat (antroposentris), untuk kepentingan lingkungan (ekosentris) dan juga untuk kepentingan mahluk hidup lain (biosentris). Karena itu mengelola gambut tidak hanya berpikir untuk kepentingan manusia saja, tetapi juga untuk kepentingan mahluk hidup lainnya yang punya hak juga untuk hidup di bumi bersama-sama dengan manusia.

“Oleh karena itu kita perlu kembali menekankan pentingnya menata dan mengelola ekosistem gambut secara bertanggung jawab, bijaksana dan berkelanjutan (3B) di dalam bingkai sinergisitas, spirit kerja kolaboratif multi pihak dan secara multi guna sesuai dengan karakteristik dan fungsi gambut,” ujar Alue Dohong, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam webinar ‘Praktik Pengelolaan Gambut secara Berkelanjutan untuk Pengembangan Ekonomi, Lingkungan dan Masyarakat,’ yang diadakan oleh  Himpunan Gambut Indonesia (HGI), Kamis (11/2).

Alue mengatakan prinsip-prinsip pengelolaan yang bersifat sinergitas dan kolaboratif dalam pengelolaan gambut merupakan suatu keniscayaan dan keharusan yang perlu dilakukan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan dan mahluk hidup lainnya. “Tidak boleh hanya berpikir sektoral, tetapi harus lintas sektoral dan tidak hanya lintas kementerian tetapi juga lintas kepentingan,” ujarnya.

Ia mengatakan gambut tidak hanya dilihat sebagai aset lingkungan, tetapi juga aset ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan bangsa dan negara.  “Ketiganya harus seiring sejalan kita pikirkan dalam mengelola, memanfaatkan dan melindungi eksosistem gambut. Jadi ada keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan sosial atau lebih kita kenal economic, environmental, dan social balancing. Tidak boleh hanya memperhatikan dan memberikan penekanan pada satu aspek saja, melainkan ketiganya harus diseimbangkan dan dioptimalkan,” ujarnya.