Kemenko Perekonomian dan OECD Serap Suara Kadin, Apindo dkk

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI bersama Sekretariat OECD bertemu dengan sejumlah asosiasi bisnis utama di Indonesia. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan OECD ke Jakarta untuk mendorong dialog yang konstruktif dengan para pemangku kepentingan nasional.

“OECD bukan hanya tentang reformasi kebijakan, tetapi bagaimana kita bisa mendorong perubahan perilaku dan cara berpikir kita dalam menghasilkan kebijakan tersebut. Proses aksesi OECD ini merupakan bagian dari bagaimana kita bisa bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, selaku Wakil Ketua Sekretariat Tim Nasional OECD.

OECD Head of South and Southeast Asia Division Alexander Bohmer mengungkapkan bahwa dirinya menghargai peran strategis dunia usaha dalam mendukung agenda reformasi Indonesia menuju keanggotaan penuh di OECD. Dalam menyelaraskan kebijakan domestik dengan standar internasional, partisipasi publik dan sektor swasta tentu sangat penting karena akan memperkuat fondasi kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang.

OECD memiliki wadah Business at OECD (BIAC) yang melibatkan komunitas bisnis dalam mengadvokasikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan sosial.

Deputi Edi menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam proses aksesi ini. Hal tersebut disambut baik oleh perwakilan asosiasi bisnis yang hadir, antara lain yakni KADIN, APINDO, IBC, HIPMI, dan IWAPI, dengan menyampaikan komitmen mereka dalam berkolaborasi mendukung agenda reformasi struktural dan kebijakan yang sejalan dengan standar OECD.

Tidak hanya menyampaikan aspirasi dan tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi standar dan rekomendasi OECD, para perwakilan asosiasi juga mengapresiasi keterbukaan OECD dan Pemerintah Indonesia dengan melibatkan sektor swasta. Asosiasi berupaya memastikan bahwa pelaku usaha, khususnya sektor UMKM, memahami manfaat dari keanggotaan OECD dan mendapatkan ruang untuk berperan aktif dalam proses reformasi ini. Beberapa isu yang menjadi perhatian asosiasi di antaranya termasuk penyederhanaan regulasi, transparansi kebijakan, pemberdayaan UMKM, transformasi digital, serta kepastian hukum bagi investor.