Ekonom Core: Keunikan AJB Bumiputera Justru Salah Satu Akar Masalah Perusahaan

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai akar masalah yang mendera perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 cukup kompleks dan sudah terjadi sejak 1997/98. Salah satunya yang menjadi permasalahan di AJB Bumiputera itu adalah keberadaan dari Badan Perwakilan Anggota (BPA).

Piter mengatakan, masalah AJB Bumiputera itu dari waktu ke waktu justru semakin membesar dan kompleks. Dan kerap ada salah paham terhadap AJB Bumiputera yang dinilai sebagai perusahaan milik negara alias BUMN.

“AJB Bumiputera itu murni swasta. Tetapi ada keunikan dari AJB Bumiputera karena tidak berbentuk perseroan melainkan berbentuk badan usaha bersama. Dan badan seperti ini hanya ada di AJB Bumiputera,” kata Piter dalam sebuah diskusi secara virtual, Jumat (6/8).

Karena berbentuk usaha bersama, kata Piter, maka konsepnya setiap pemegang polis menjadi pemilik perusahaan yang bertanggung jawab atas operasional usaha. Karena itu, pemegang polis memiliki konsekuensi hukum karena memiliki kewenangan besar menentukan arah dari AJB Bumiputera.

Di dalam anggaran dasar AJB Bumiputera, kata Piter, pemegang polis diwakilkan oleh Badan Perwakilan Anggota atau BPA. Dan ini merupakan lembaga tertinggi di dalam usaha bersama AJB Bumiputera. Karena itu, salah satu akar masalah yang dihadapi AJB Bumiputera adalah posisi strategis BPA itu.

Jika dibandingkan dengan perseroan terbatas, kata Piter, maka ada yang namanya pemegang saham pengendali (PSP). Selanjutnya pengelolanya adalah komisaris dan direksi. Sementara dalam konsep usaha bersama tidak ada yang namanya PSP hanya ada BPS. Sementara pengelolanya sama: komisaris dan direksi.

“Kita bandingkan bentuk kedua usaha itu ada kesamaan posisi dari BPA dengan PSP. Tapi dalam perseroan terbatas kalau PSP tidak ada, maka komisaris dan direksi sama sekali tidak berdaya karena mereka diarahkan PSP. Sementara di AJB Bumiputera yang memegang peran sangat strategis adalah BPA,” kata Piter.

Lantas mengapa BPA menjadi salah satu akar masalah di AJB Bumiputera? Menurut Piter, itu terjadi karena model pemilihan BPA itu mewakil 11 kantor wilayah operasional perusahaan tersebut. Juga bukan karena besaran nilai pemilik. Jika diamati sejenak, proses pemilihannya sangat demokratis.

Tetapi, berdasarkan informasi yang diperolehnya, Piter menyebut, proses pemilihan anggota BPA itu berpotensi moral hazard. Mengapa? Karena yang mengusulkan anggota BPA dari 11 wilayah itu adalah kepala wilayah AJB Bumiputera sehingga orang yang dipilih sering kali punya hubungan erat dengan kepala wilayah.

“Itu memunculkan faksi dan ketidaksolidan di AJB Bumiputera. Memunculkan moral hazard,” ujar Piter.