PT SMF Minta Pemerintah Siapkan Data Akurat dan Skema Program 3 Juta Rumah

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) meminta pemerintah untuk menyiapkan data yang akurat dalam menyusun skema pelaksanaan program 3 juta rumah. Sebab, kejelasan skema dalam pelaksanaan program 3 juta rumah dibutuhkan untuk mengetahui sebaran pembangunan rumah yang ingin disasar pemerintah.

Menurut Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Ananta Wiyogo, apabila hal tersebut tidak ada, pembangunan 3 juta rumah akan menemui tantangan terkait keakuratan data pembangunan yang tepat. Keterangan muncul di publik untuk saat ini, dari jumlah itu 1 juta untuk perkotaan dan 2 juta di pedesaan.

“Strukturnya yang mana, yang formal berapa? Yang informal berapa? Itu butuh data yang akurat. Dan data yang akurat untuk perumahan itu another challenge juga,” kata Ananta di hadapan anggota Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

Ananta menuturkan, pihaknya turut mendorong seluruh stakeholders untuk bersama-sama memetakan data pembangunan perumahan. Dengan ketepatan data itu, maka pembangunan 3 juta rumah diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

“Sebarannya di mana, baru dihitung berapa yang benar-benar full untuk dihibah, berapa yang untuk mikro perumahan, berapa yang FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan), berapa yang komersial, dan berapa yang hanya untuk disewakan. Itu dulu, baru kita hitung semua, pemerintah kuatnya berapa. Di situ baru setiap stakeholders ditanya,” ujar Ananta.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, untuk merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun. Pasalnya, untuk memenuhi program itu dibutuhkan anggaran sebesar Rp 53,6 triliun, sementara anggaran Kementerian Perumahan yang tersedia pada 2025 hanya sebesar Rp 5,1 triliun.

Atas dasar tersebut, kata Ara, pihaknya berharap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat meninjau kembali anggaran yang dibutuhkan untuk membangun 3 juta rumah. Bahkan, diusulkan agar Kemenkeu menempatkan pejabat atau pegawai yang kompeten untuk membantu, dan menduduki jabatan di Kementerian PKP.

“Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP,” kata Ara dalam keterangan resminya beberapa waktu yang lalu.