ULN Kuartal II-2022 Sebesar US$403,0 miliar, Sedangkan Kuartal I-2022 Sebesar US$412,6 miliar

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II tahun 2022 menurun. Mengutip data yang disampaikan Bank Indonesia (BI), posisi ULN Indonesia pada akhir kuartal II-2022 tercatat sebesar US$403,0 miliar. Nilai tersebut turun dibandingkan dengan posisi ULN pada kuartal sebelumnya sebesar US$412,6 miliar.

BI menyebut perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN kuartal II-2022 mengalami kontraksi sebesar 3,4% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,9% (yoy).

Posisi ULN Pemerintah pada kuartal II-2022 sebesar US$187,3 miliar. Nilainya turun dibandingkan dengan posisi ULN pada kuartal sebelumnya sebesar US$196,2 miliar. Secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 8,6% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya yang sebesar 3,4% (yoy).

Adapun penurunan posisi ULN Pemerintah antara lain karena adanya pelunasan pinjaman bilateral, komersial, dan multilateral yang jatuh tempo selama periode April hingga Juni 2022. Pelunasan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo juga turut mendukung penurunan ULN Pemerintah di kuartal laporan. Di samping itu, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi juga berpengaruh pada perpindahan investasi SBN domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik. Penarikan ULN pada kuartal  II-2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas pada kuartal II-2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 24,6% dari total ULN Pemerintah, sektor jasa pendidikan dengan porsi 16,6%, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan porsi 15,1%, sektor konstruksi sebesar 14,2%, serta sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 11,7%.

Mengutip dari informasi yang disampaikan BI, posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7% dari total ULN Pemerintah.

Mengutip keterangan BI, ULN swasta menurun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Posisi ULN swasta pada kuartal II-2022 tercatat sebesar US$207,1 miliar, sedikit turun dari US$207,4 miliar pada kuartal I-2022. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 1,1% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,5% (yoy). Perkembangan tersebut disebabkan oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi 0,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi sebesar 5,0% (yoy).

Sementara itu, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) mengalami kontraksi sebesar 1,3% (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,5% (yoy).

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor industri pengolahan dengan pangsa mencapai 77,3% dari total ULN swasta.

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 31,8% pada kuartal II-2022. Rasio tersebut menurun dibandingkan dengan rasio pada kuartal sebelumnya sebesar 33,8%.