Pemerintah Pantau Harga Minyak Mentah Dunia Akibat Konflik Iran-Israel, Komitmen Tidak Naikkan BBM

Pemerintah masih terus memantau perkembangan harga minyak mentah dunia yang mengalami kenaikan akibat ketegangan Iran dan Israel. Pemantauan itu dilakukan untuk menghitung ulang pengeluaran pemerintah terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus berupaya tetap menjaga sumber daya alam Indonesia dan memanfaatkannya dengan baik. Itu sebabnya, pemerintah mengambil langkah memastikan subsidi BBM bisa tepat sasaran.

“Kita melihat 1 atau 2 bulan masih seperti apa. Jadi kalau tidak ada eskalasi kita berharap harga minyak bisa stabil. Tetapi kalau ada eskalasi tentu berbeda. Kita lihat hingga stabil, kita lihat dengan situasi sekarang kalau terjadi deeskalasi,” kata Airlangga dalam keterangan resminya di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/4).

Untuk saat ini, kata Airlangga, pemerintah belum berencana mengeluarkan kebijakan khusus terkait konflik Iran dan Israel. Pemerintah memilih tidak bereaksi berlebihan dalam menyikapi persoalan tersebut.

Menyikapi konflik itu, kata Airlangga, Indonesia mendorong Iran-Israel untuk menahan diri dan tidak memperluas konflik yang dinilai bisa membawa dampak serius terhadap kondisi perekonomian dunia. “Saat sekarang belum, karena kita tidak boleh overreacting. Kita lihat Israel dan Iran saja masih berada dalam belum mengambil sebuah keputusan,” ujar Airlangga.

Secara keseluruhan, kata Airlangga, kondisi perekonomian Indonesia masih dalam keadaan baik, dan belum terpengaruh secara signifikan akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. “Aman, pertumbuhan terjaga, inflasi terkendali, cadangan devisa aman, kemudian ekspor masih positif, dan apalagi kemarin harga nikel juga naik, jadi tentu ada dalam tanda petik ada gain. Tetapi kita lihat sustainable atau tidak,” ujar Airlangga lagi.

Karena itu, kata Airlangga, pihaknya memastikan pemerintah tetap berkomitmen tidak menaikkan subsidi energi hingga Juni 2024. “Itu sudah statement pemerintah,” katanya.