Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi Tergantung Efektifitas Pengendalian Covid-19

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 3,7% sampai 4,5% pada tahun 2021 dan 5,2% pada tahun 2022 tergantung pada efektifitas pengendalian pandemi Covid-19. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dibutuhkan.

“Pencapaian pada target pertumbuhan ekonomi akan tergantung pada peran serta masyarakat dalam meningkatkan efektifitas pengendalian pandemi Covid-19,” ujar Airlangga pada acara UOB Economic Outlook 2022, Rabu (15/9).

Pemerintah, kata Ketua Umum Partai Golkar ini, terus memperkuat pengendalian pandemi di sisi hulu hingga hilir untuk memastikan pencegahan dan penanganan yang lebih efektif.

Penguatan di sisi hulu dilakukan melalui akselerasi vaksinasi dan peningkatan disiplin protokol kesehatan, peningkatan jumlah testing, tracing, treatment, serta pengendalian mobilitas melalui pembatasan kegiatan masyarakat.

“Di bulan Sepetember ini pemerintah menargetkan dosis vaksinasi dapat ditingkatkan sebesar 2 sampai 2,3 juta jiwa per hari sehingga akan mendukung target vaksinasi sebesar 208 juta jiwa di akhir tahun 2021,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan penanganan pandemi di sisi hilir dilakukan dengan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan.

Sejalan dengan upaya pengendalian pandemi ini, program pemulihan ekonomi juga terus ditingkatkan. Airlangga mengatakan komitmen pemerintah ditunjukan melakui refocusing APBN sehingga anggaran program PEN menjadi sebesar Rp744,77 triliun.

“Refocusing ini akan mendukung optimalisasi pelaksanaan PPKM melalui peningkatan anggaran untuk berbagai perlindungan sosial seperti percepatan pencairan bantuan sosial tunai, peningkatan jumlah penerima manfaat dan manfaat kartu sembako, melanjutkan program diskon listrik, meningkatkan anggaran kartu prakerja dan bantuan subsidi upah,”ujarnya.

Keberlangsungan sektor usaha juga tetap menjadi fokus utama pemerintah. Sejumlah insentif fiskal telah diberikan untuk mendongkrak kinerja sektor usaha. Per 20 Agustus, program penempatan dana pemerintah di perbankan telah mendorong total penyaluran kredit sebesar Rp419,78 triliun yang berasal dari bank Himbara, bank syariah dan BPD.

Sebanyak 57,53% dari penyaluran kredit program penempatan dana pemerintah tersebut, menurut Airlangga disalurkan ke UMKM. Selain itu, pelaku UMKM juga diberikan dukungan tambahan melalui Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM), bantuan tunai untuk PKL, perluasan penjaminan kredit dan tambahan subsidi bunga KUR maupun non KUR serta penambahan KUR 2021 menjadi Rp285 triliun.

“Pemerintah baru saja meluncurkan bantuan langsung tunai bagi pedagang kaki lima (PKL) dan warung yang menyasar pelaku UMKM informal yang selama ini belum tersentuh oleh program-program yang ada,” ujar Airlangga.

Dukungan tambahan dalam menjaga daya beli masyarakat diberikan melalui kartu prakerja yang telah diberikan kepada 2,7 juta penerima dengan total insentif sebesar Rp6,47 triliun pada semester satu 2021 di 514 kabupaten/kota.

“Program kartu prakerja memberikan manfaat berupa upskilling dan reskilling sehingga dapat membantu peningkatan kesempatan kerja pasca pandemi,” ujarnya.

Mengingat potensi risiko meluasnya dampak Covid-19 dapat berlanjut hingga 2022, pemerintah melanjutkan program PEN dengan alokasi anggaran di tahun 2022 sebesar Rp321,2 triliun.

Selain itu, sinergi fiskal dan moneter juga terus berlanjut di tahun 2022 dengan penetapan SKB Menteri Keuangan dan Gubernur BI tahap ketiga terkait dengan skema burden sharing. “Perpanjangan hingga akhir 2022 diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi penanganan Covid-19 dan menjaga kesinambungan fiskal melalui pengurangan beban negara,” ujarnya.