Jelang Nataru, Pemerintah Ingatkan Prokes Ketat

Pemerintah melihat pengendalian kasus Covid-19 di Indonesia sangat baik sampai saat ini. Terlihat dari data Johns Hopkins University bahwa indikator Jumlah Kasus Konfirmasi Harian di Indonesia yaitu 3,69 kasus per 1 juta penduduk, jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain (Singapura = 516,4 kasus; Inggris = 589,7 kasus; India = 12,1 kasus). Juga data Reproduction Rate (Rt) Indonesia sebesar 0,70 yang berarti dalam kategori terkendali, jauh lebih baik daripada Singapura yang sebesar 1,12, Inggris sebesar 1,09 dan India yang sebesar 0,85.

Secara nasional Kasus Aktif per 18 Oktober sebesar 17.374 kasus atau 0,43% (dari 4,2 juta total kasus), jauh di bawah rata-rata kasus global yang sebesar 7,3% (17,8 juta kasus aktif dari 241,5 juta total kasus). Jumlah rata-rata penambahan Kasus Konfirmasi Harian dalam 7 hari ke belakang (7DMA) juga terus menunjukkan tren penurunan. Per 18 Oktober 2021, penambahan kasus harian sebesar 626 kasus atau secara rata-rata 7 hari (7DMA) berada di angka 975. Jumlah rata-rata orang diperiksa dalam 7 hari ke belakang (7DMA) juga relatif stabil di kisaran 170 ribu orang.

Apabila dilihat dari masing-masing Kelompok Provinsi, jumlah kasus yang sembuh (RR), kasus kematian (CFR), dan penurunan jumlah total kasus aktif, yakni sbb Sumatera dengan RR sebesar 95,78% dan CFR sebesar 3,56% dengan penurunan -95,64%. Nusa Tenggara dengan RR sebesar 97,05% dan CFR sebesar 2,34% dengan penurunan -95,66%. Kalimantan dengan RR sebesar 96,27% dan CFR sebesar 3,16% dengan penurunan -95,84%. Sulawesi dengan RR sebesar 96,46% dan CFR sebesar 2,63% dengan penurunan -93,69%. Dan Maluku & Papua dengan RR sebesar 95,84% dan CFR sebesar 1,75% dengan penurunan -89,27%

Sementara, tingkat RR Nasional sebesar 96,19%, CFR Nasional sebesar 3,38%, dan Penurunan Kasus Aktif Nasional sebesar -95,69%.

“Asesmen situasi pandemi di luar Jawa-Bali memperlihatkan terjadi perbaikan yang signifikan dari minggu ke minggu. Dibandingkan di awal PPKM, jumlah kabupaten/kota Level 4 turun dari 132 kabupaten/kota menjadi 0 kabupaten/kota, sementara itu kabupaten/kota Level 1 naik tajam dari 0 kabupaten/kota menjadi 77 kabupaten/kota,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers tertulis.

Level Asesmen per 16 Oktober untuk 27 Provinsi di Luar Jawa Bali juga cukup baik, di mana sudah tidak ada Provinsi di Level 4, hanya ada 1 Provinsi di Level 3, dan sebanyak 23 Provinsi di Level 2. Sedangkan di Level 1 sudah ada 3 Provinsi (Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Riau).

Untuk di tingkat kabupaten/kota di luar Jawa & Bali (sebanyak 386 kabupaten/kota), sudah tidak ada kabupaten/kota di Level 4, hanya ada 24 kabupaten/kota di Level 3, sebanyak 285 kabupaten/kota di Level 2, dan sudah ada 77 kabupaten/kota di Level 1. Sedangkan khusus untuk 6 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 4 pada periode ini, masih ada 3 kabupaten/kota lainnya yang masih tetap pada Level Asesmen 3 (Bangka, Bulungan, dan Tarakan), namun sudah ada 3 kabupaten/kota yang mengalami perbaikan ke Level 2 (Pidie, Padang, dan Banjarmasin).

“Namun demikian, untuk penetapan Level PPKM, selain mendasarkan pada data Level Asesmen Situasi Pandemi dari Kemenkes, juga mempertimbangkan capaian vaksinasi, di mana untuk kabupaten/kota yang capaian vaksinasi Dosis-1 masih kurang dari 40%, akan dinaikkan satu tingkat Level PPKM yang lebih tinggi,” kata Menko Airlangga.

Pelaksanaan PPKM untuk luar Jawa Bali akan diperpanjang dari 19 Oktober hingga 8 November 2021, namun dengan tetap dilakukan evaluasi secara mendalam di setiap minggu. Pembatasan kegiatan masyarakat sesuai level asesmen di wilayah masing-masing, dengan beberapa penyesuaian, terutama yang terkait dengan kegiatan masyarakat, seperti di tempat permainan anak di Mall, Bioskop, tempat wisata, dll.

“Cakupan penerapan PPKM di luar Jawa Bali, untuk PPKM Level 1 akan diterapkan di 18 kabupaten/kota, PPKM Level 2 akan diterapkan pada 157 kabupaten/kota, sedangkan PPKM Level 3 akan dilakukan penerapannya di 211 kabupaten/kota,” kata Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menyampaikan arahan dari Presiden Joko Widodo dalam Ratas yaitu harus disiapkan prokes ketat dan mengantisipasi pelaksanaan Liburan Nataru (Natal dan Tahun Baru), supaya tidak terjadi gelombang ketiga. Vaksin booster untuk para penerima vaksin di awal, yang mungkin imunitasnya sudah mulai menurun, perlu segera dipersiapkan.