Rencana Impor Beras Dinilai Bertentangan dengan Program Food Estate

Rencana impor beras yang diwacanakan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi VI DPR. Rencana itu dinilai bertentangan dengan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan program strategis nasional (PSN) food estate yang digaungkan Presiden Joko Widodo.

Menurut anggota Komisi VI Rafli, rencana impor beras itu membuat masyarakat bersedih menjelang musim panen raya. Terlebih Indonesia pernah merasakan swasembada beras sehingga apabila pemerintah berencana mengimpor beras, maka ada yang keliru kebijakan perberasan.

“Hal ini bertolak belakang dengan PSN food estate menuju swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Jokowi serta kontra dengan rencana PEN di tengah pandemi,” tutur Rafli dalam keterangan resminya, Senin (22/3).

Rafli mengatakan, stok beras saat ini sebenarnya masih aman. Masalah perberasan ini sebenarnya soal mengatur manajemennya. Pembangunan infrastruktur pertanian, teknologi dan edukasi ke petani bisa meningkatkan hasil produksi yang membuat petani sejahtera dan stok nasional akan terpenuhi dangan catatan di pasar juga diawasi.

Beberapa daerah di Indonesia, kata Rafli, saat ini hampir memasuki masa panen. Untuk itu pemerintah perlu meninjau dan mengkaji ulang kebijakan impor beras. Sebab sangat berdampak kepada penurunan harga jual hasil panen petani, serta membuat mental petani terus tertekan.

“Ingatan masyarakat kita juga masih segar dengan pesan Presiden Jokowi untuk cinta produk lokal, dan benci produk asing. Jika impor dilakukan, di mana moral kita?” kata Rafli.

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pergerakan produksi beras pada 2020 lebih tinggi dari 2019. BPS menyebut potensi peningkatan produksi padi pada 2021, yaitu sub-round Januari hingga April 2021 sebesar 25,37 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 5,37 juta ton atau 26,88% dibandingkan sub-round yang sama pada 2020 sebesar 19,99 juta ton GKG.

“Miris, jika ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat yang hidup dari hasil pertanian, bahkan ini mencederai cita-cita swasembada pangan,” kata Rafli.