RKP Tahun  2022 Masih Seputar Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

Pemerintah sedang menyiapkan rencana kerja pemerintah (RKP) untuk tahun 2022 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Muserbangnas) 2021 yang hari ini dibuka Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa rencana kerja pemerintah di tahun 2022 masih mengsung tema seputar pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

“Harus kita ingat fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19. Kita harus mempercepat belanja pemerintah, terutama berbagai bentuk bantuan sosial padat karya serta mendorong belanja masyarakat. Demand side harus diperbesar,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden mengungkapkan sudah mengingatkan jajaran pemerintah daerah soal masih banyaknya dana APBD yang tersimpan di perbankan. Per akhir Maret 2021, ia mengatakan dana APBD provinsi dan kabupaten/kota di perbankan sebanyak Rp182 triliun. Dana tersebut, tegas Presiden, seharusnya segera dibelanjakan untuk memperebesar sisi permintaan atau sisi konsumsi.

Selain mendorong sisi konsumsi, untuk pemulihan ekonomi, pemerintah juga mendorong industri mulai bangkit dan para pekerja mulai bekerja. “Domestik supply side harus ditingkatkan. Tetapi semua dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Jangan ditawar-tawar mengenai ini,” ujarnya.

Reformasi struktural juga terus dilakukan. Presiden mengatakan refromasi struktural secara besar-besaran sudah dimulai dengan penetapan UU Cipta Kerja. “Semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus sinergi dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini. Harus kita rencanakan sejak sekarang bahwa nilai tambah di sektor industri harus ditingkatkan. Ketahanan pangan harus meningkat, pemulihan sektor pariwisata harus berjalan dengan baik,” ujarnya.

Reformasi struktural juga terkait dengan asepek keberlanjutan. Karena itu, Presiden mengatakan Indonesia juga harus memperoleh manfaat dari perkembangan dunia yang mengarah pada green economy. “Kita juga harus menyadari bahwa kita adalah salah satu paru-paru terbesar dunia dan kita bisa memperoleh manfaat besar dari hutan tropis dan hutan mangrove yang kita miliki. Oleh sebab itu, transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai. Green economy, green technology, dan green product harus diperkuat agar kita bisa bersaing di pasar global,”ujarnya.

Pemerintah, tambahnya, sudah merencanakan membuat green industrial park atau kawasan industri hijau. “Akan kita siapkan di Kalimantan Utara, karena kita ingin memanfaatkan hidropower yang ada di sungai Tayan dan ini akan menghasilkan energi hijau, energi baru terbarukan yang akan disalurkan kepada kawasan industri hijau sehingga muncul produk-produk hijau dari sana,” ujarnya.

Indonesia, jelas Jokowi juga memiliki kekuatan di blue economy. Indonesia adalah negara terkaya dalam hal keanekaragaman hayati di laut. “Kita harus memanfaatkan secara bijak anugerah Tuhan ini mensejahterakan rakyat, dengan tetap menjaga alam dan keberlanjutan produksi. Sustainable blue economy menjadi agenda yang harus diprioritaskan di semua wilayah pantai yang kita miliki,” ujarnya.