PLN Bersama KPK Amankan Aset Lebih Dari Rp960 Miliar

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengamankan aset negara bernilai lebih dari Rp960 miliar. Sejak awal tahun 2020, PLN bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Negara (BPN) menyisir aset-aset yang dipercayakan kepada PLN.

“PLN sangat beruntung mendapatkan dukungan penuh dari KPK. Tanpa dukungan KPK, PLN pasti kesulitan untuk bergerak di lapangan. Tetapi dengan adanya support yang penuh dari KPK, aset-aset itu kami identifikasi, kami kelola, kami administrasikan, sehingga mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain. Jadi, dukungan ini menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan korupsi yang nilainya ratusan triliun rupiah,” kata Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dalam siaran pers.

Dirut PLN mengatakan pihaknya mengidentifikasi satu per satu lebih dari 90 ribu persil bidang tanah negara yang dipercayakan kepada PLN. Program ini telah dilakukan di beberapa provinsi, diantaranya Jawa Tengah sebanyak 609 aset, Gorontalo sebanyak 117 aset, Jambi 737 aset dan Sumatera Utara sebanyak 1105 aset.

Sampai saat ini, program ini terus berjalan. Dengan demikian seluruh aset negara tersebut dapat dengan cepat mendapatkan perlindungan, dan upaya penyalahgunaan terhadap aset-aset tersebut dapat dicegah sejak awal.

Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi PLN yang telah berinisiatif melakukan pencegahan korupsi. Ia menilai PLN merupakan BUMN yang memiliki peran penting bagi negara. KPK akan mendampingi PLN untuk menyelesaikan sertifikasi aset di beberapa daerah, kemudian PLN juga sudah menerapkan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan). KPK juga berkomitmen untuk terus mendukung PLN dalam menyediakan pasokan listrik untuk masyarakat.