
Dirut RNI: BUMN Kluster Pangan Akan Bangun Kekuatan Selesaikan Isu Pangan

Direktur Utama RNI Eko Taufik Wibowo/Dok. RNI
Sebanyak 9 perusahaan milik negara (BUMN) kluster pangan termasuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) diminta berperan untuk mengatasi masalah pangan. Negara lewat BUMN dinilai harus hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya soal pangan.
“Kami harus membentuk kekuatan BUMN agar bisa berperan dalam negara sehingga pangan ini tidak menjadi isu lagi,” kata Dirut RNI Eko Taufik Wibowo dalam sambutannya acara webinar bertajuk “Kiat Sukses Membangun Budaya dan Organisasi Holding Dalam Integrasi Bisnis BUMN Pangan”di Jakarta, Selasa (8/9).
Eko mengatakan, BUMN dalam menangani masalah pangan selama ini masih secara parsial. Di lain sisi justru konglomerasi mampu memanfaatkan peluang untuk memenuhi kebutuhan pangan ini dari sisi bisnis. BUMN, kata Eko, sebenarnya juga bisa melakukan itu.
“Tapi, kita (agak) melupakan itu. Sebagai negara agraris dan sampai sekarang masih tergantung dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat,” kata Eko.
Karena itu, kata Eko, isu pangan ini kemudian menjadi beban BUMN kluster pangan. Secara bisnis, BUMN kluster pangan sebenarnya beda-beda. Inilah yang akan diintegrasikan menjadi holding dan targetnya akan selesai tahun ini.
Dengan demikian, kata Eko, penyatuan BUMN kluster pangan itu tidak hanya soal organisasi. Juga terkait dengan model bisnis dan adanya pembekalan untuk menata organisasi secara keseluruhan ketika menjadi holding.
“Untuk itu kami mengundang berbagai tokoh untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman. Untuk pertama adalah Pak Ignasius Jonan,” kata Eko.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik menyebutkan produk domestik druto (PDB) sektor pertanian tercatat tumbuh pada Triwulan II/2020. Pertumbuhan itu terjadi di tengah kontraksi pertumbuhan sektor usaha akibat pandemi corona. PDB sektor pertanian pada triwulan II tumbuh 2,19% secara tahunan. Sementara kontraksi pertumbuhan yang dialami hampir semua lapangan usaha seperti transportasi dan pergudangan 30,84%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 22,02%.