
Agar Mudik Aman dan Sehat, Ini Beberapa Usul Anggota Komisi V kepada Pemerintah

Tangkapan layar, anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya/Iconomics
Pemerintah dinilai perlu mengantisipasi gangguan yang terjadi selama masa mudik Lebaran 2022 nanti. Salah satu yang perlu diantisipasi aspek standar pelayanan minimum (SPM) dari setiap penyelenggara baik itu di jalan tol maupun sarana angkutan umum.
“Karena kita harus menghitung mudik ini menjadi aspek dalam meletakkan SPM. Kalau dalam kondisi normal mungkin kita mampu menangani, lancar, dan seterusnya. Bagaimana dengan beban maksimal? Karena dalam perencanaan kita harus bisa memprediksi beban maksimal itu seberapa dan itulah yang menjadi ukuran kita,” kata Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama dalam diskusi virtual beberapa waktu lalu.
Suryadi menuturkan, pemerintah juga perlu mengantisipasi soal kebutuhan masyarakat seperti toilet, area istirahat, dan berbagai kemungkinan lain. Lalu, aspek keselamatan juga penting karena catatan Kepolisian RI sebanyak 3 hingga 4 orang meninggal dunia per jam akibat kecelakaan lalu lintas.
Karena itu, kata Suryadi, pemerintah perlu mengambil langkah ekstra untuk menjaga situasi lalu lintas agar aman dan nyaman ketika dilalui para pemudik. “Bagaimana intensitas lalu lintas itu sangat padat, sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan ini sangat besar. Ini kita teliti lagi apa faktornya, dan itulah yang harus menjadi kita antisipasi,” ujar Suryadi.
Masih kata Suryadi, pemerintah diminta jangan hanya fokus soal penanganan lalu lintas. Sebab, mudik di masa pandemi Covid-19, menjadi sesuatu tantangan tersendiri yang harus dihadapi secara bersama-sama.
Itu sebabnya, kata Suryadi, Komisi VI DPR akan terus melakukan tugas dan fungsinya untuk mengawasi pelaksanaan mudik Lebaran, agar berjalan dengan lancar dan baik. Juga sangat mendukung tema mudik yang diangkat tahun ini yaitu aman dan sehat.
“Kita mudik ini selain jumlahnya, tapi juga ada keunikan lain yaitu perjalanan orang akan diikuti oleh perjalanan penyakit dalam hal ini Covid-19 sehingga pendekatan khusus perlu dilakukan. Ini yang menjadi sorotan kami di Komisi V,” katanya.
Leave a reply
