Anggota Komisi I Ini Desak Pemerintah Lebih Utamakan Rakyat Dalam Pembangunan

Anggota Komisi I DPR Sukamta menyoroti sikap pemerintah terkait dengan peristiwa penolakan warga Desa Wadas terhadap tambang batu andesit dan isu jaminan hari tua (JHT). Dalam kedua isu tersebut, pemerintah diminta memperhatikan nasib rakyat yang juga berkontribusi dalam membangun RI.

Karena itu, kata Sukamta, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan kepentingan rakyat terlebih menyangkut lingkungan tempat mereka hidup. Seperti penolakan warga Wadas atas tambang batu andesit, misalnya, jangan sampai mengabaikan lingkungan dan kepentingan rakyat.

“Apapun kita harus dengan sabar, dan melindungi nasib mereka,” kata Sukamta di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/2).

Demikian pula untuk JHT, kata Sukamta, pemerintah lewat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT untuk tidak mengabaikan hak-hak pekerja. Dan seharusnya menghormati apa yang menjadi milik pekerja.

“Begitu pula dengan para pekerja yang sudah bekerja keras membangun Indonesia, kita harus hormati hak-haknya, jangan sampai karena keinginan negara untuk mengumpulkan dana yang besar itu mengabaikan hak-hak mereka. Jangan dana JHT harus ditahan usia 56 tahun, kalau memang mereka terpaksa berhenti bekerja pada usia yang lebih dini,” ujar Sukamta.

Sebagai negara yang sudah merdeka, menurut Sukamta, pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan rakyat, terutama yang berkaitan dengan hak-haknya. Sebab, itu pula yang membedakan sebuah negeri yang merdeka dan terjajah.

“Maka kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mari kita mengisi kemerdekaan kita dengan menuju kepada keadilan, hidup kemerdekaan, hidup keadilan, merdeka,” katanya.