Darurat, Pemerintah Perlu Antisipasi Rekrutmen BMI sebagai Modus TPPO

Pemerintah perlu antisipasi modus operandi baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO) khususnya dengan modus rekrutmen buruh migran Indonesia (BMI). Ini penting untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang, terlebih hal itu telah menimpa sejumlah BMI di Kamboja.

“Modus-modus baru perdagangan manusia berdalih pekerjaan ke luar negeri sudah semakin marak. Langkah antisipasi dan pencegahan harus semakin dimaksimalkan, terutama untuk perekrutan lewat sistem online,” kata Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangan resminya, Senin (1/8).

Puan menuturkan, khusus untuk kasus BMI di Kamboja, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) perlu bekerja sama dengan instansi lain untuk mencari korban lainnya. Apalagi, diperkirakan para BMI yang menjadi korban masih dapat terus ditemukan.

“Karena kami juga menerima laporan masih banyak rombongan-rombongan PMI lain yang membutuhkan pertolongan di Kamboja karena mereka ditempatkan terpencar oleh sindikat penipu,” ujar Puan.

Soal jumlah korban saat ini, kata Puan, ada sekitar 62 warga negara Indonesia (WNI) yang berhasil diselamatkan  Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh dari Sihanoukville. Para WNI itu, akan menjalani pemeriksaan berdasarkan formulir penyaringan identifikasi korban/terindikasi korban TPPO sebelum direpatriasi ke Indonesia dan akan mendapat konseling psikologis..

Karena itu, kata Puan, pemerintah perlu menelusuri kasus serupa karena Indonesia saat ini sudah darurat darurat perdagangan manusia. Apalagi tidak sedikit kejadian buruk yang menimpa BMI.

“Polri juga perlu menggencarkan penelusuran di dunia digital karena banyak sindikat penipu melakukan perekrutan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi,” kata Puan.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Christina Aryani mengapresiasi langkah pemerintah yang berupaya membebaskan BMI yang disekap di Kamboja. Kejadian penyekapan tersebut bukan yang pertama terjadi.

Pada Mei 2021, misalnya, kata Christian, ada 75 WNI mengalami hal yang sama, dengan modus bekerja di perusahaan rintisan. Kenyataannya, mereka disekap dan dieksploitasi sebagai operator judi online.

“Kami mengapresiasi pihak-pihak yang terlibat dalam upaya penyelamatan. Beberapa hal yang saya garis bawahi, masyarakat perlu waspada dengan berbagai tawaran kerja di luar negeri. Perlu dicek terlebih dahulu, dengan menanyakan pada dinas ketenagakerjaan setempat,” kata Christina.