Kampanyekan Hajar Serangan Fajar, Cara KPK Edukasi Masyarakat Tolak Politik Uang di Pemilu 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkampanyekan Hajar Serangan Fajar yang tujuannya mengedukasi masyarakat untuk menolak, menghindari, dan membentengi diri dari godaan politik uang di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Soalnya, lewat Pemilu, rakyat akan memilih dan menentukan nasib bangsa untuk 5 tahun ke depan.

Karena itu, kata Ketua KPK Firli Bahuri, pemimpin yang nanti terpilih merupakan representasi dari harapan rakyat terhadap suatu perubahan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh anak bangsa. “Saya titipkan kepada para partai politik jauhkan kepentingan pribadi dan golongan demi mewujudkan tujuan negara Indonesia,” kata Firli di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK beberapa waktu lalu.

Untuk membuat iklim Pemilu yang jujur, adil dan bersih, kata Firli, KPK telah memulai program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) terpadu kepada 26 partai politik (parpol) nasional dan lokal Aceh sejak 2022. PCB bertujuan membekali parpol agar adu gagasan tanpa melakukan politik uang.

“Kita sadar demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Karena itu, suara rakyat adalah suara Tuhan. Saya mengajak jangan pernah memperjualbelikan suara rakyat pada Pemilu 2024,” ujar Firli.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan, program kampanye Hajar Serangan Fajar merupakan pendekatan kebudayaan yang dilakukan KPK untuk mengantisipasi kejahatan politik uang pada Pemilu 2024. Diharapkan hasil kajian dan temuan KPK yang diserahkan kepada parpol bisa menjadi pedoman untuk menggerakkan pemilih ke tempat pemungutan suara tanpa politik uang.

Di kesempatan itu pula, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menyambut baik kampanye Hajar Serangan Fajar yang dilakukan KPK. Melalui program tersebut, KPK diyakini dapat hadir dan memberikan pendidikan antikorupsi pada saat memasuki masa-masa pemilu di mana menjadi titik krusial kerawanan politik uang dapat terjadi.

“Kami harap program ini terus dikerjakan bersama-sama KPK, KPU, Bawaslu. Kami harap hal ini yang akan menjadi perjuangan bersama menegakan demokrasi di Indonesia,” ujar Rahmat.