Bertemu dengan Presiden Jokowi, KPU Beberkan 6 Arahan soal Pemilu 2024

Dalam pertemuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka terdapat 6 arahan terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Arahan pertama, bahwa Presiden Jokowi mendukung penuh penyelenggaran Pemilu dan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 2024.

“Presiden (Jokowi) ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler 5 tahunan,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam keterangan resminya, Senin (30/5).

Sementara arahan kedua, kata Hasyim, Jokowi akan memerintahkan sejumlah menteri dan pejabat tinggi lain yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu untuk mendukung KPU. Menteri dan pejabat tinggi yang dimaksud meliputi menteri dalam negeri, menteri hukum dan hak asasi manusia, menteri keuangan, menteri luar negeri, menteri kesehatan, panglima TNI, kepala Kepolisian RI dan jaksa agung.

“Semuanya ditugaskan presiden untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU. Terutama untuk dukungan anggaran, personel, dan juga logistik kepemiluan,” ujar Hasyim.

Selanjutnya, arahan ketiga, kata Hasyim, Jokowi berpesan kepada seluruh jajaran untuk tetap menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu seperti meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kualitas pendidikan pemilih, dan meningkatkan kualitas tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU.

Lalu, arahan keempat, kata Hasyim, Jokowi meminta KPU untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu yang penuh dengan aspek politis. Karena itu, Jokowi berharap penyelenggaraan pemilu jauh dari muatan politis yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024.

Kemudian, arahan kelima, kata Hasyim, Jokowi dan KPU memiliki pandangan yang sama mengenai pelaksanaan pemilu yang lebih efisien dan tidak memakan waktu yang lama. Karena itu, Jokowi berpesan agar pelaksanaan pemilu dapat diselenggarakan dalam durasi waktu 90 hari.

Dan arahan keenam, kata Hasyim, Jokowi akan mengerahkan seluruh aparat negara untuk mendukung seluruh proses pemilu dari produksi, distribusi, hingga ke tempat pemungutan suara (TPS). Terutama yang berkaitan dengan logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil perhitungan suara.

“Beliau (Jokowi) berharap agar logistik kepemiluan ini sebisa mungkin diutamakan produk dalam negeri supaya pemilu ini yang sering kita sebut dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat juga terasa betul untuk menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia,” katanya.