Komisi V Minta Kemenhub Dalami 4 Poin Terkait Realisasi Pelaksanaan Program

Komisi V DPR menemukan 4 poin terkait dengan realisasi pelaksanaan kinerja dan program Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dan, Kemenhub diharapkan mendalami keempat poin tersebut.

Ketua Komisi V Lasarus mengatakan, terkait 4 poin tersebut, pertama terkait dengan percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi dalam rangka mendukung konektivitas dan distribusi logistik utamanya aksesibilitas daerah terpencil, perbatasan serta kepulauan.

Kedua, kata Lasarus, melanjutkan kegiatan yang mendukung perekonomian nasional di 34 provinsi melalui kegiatan padat karya. Ketiga, langkah-langkah tindak lanjut dari program pembangunan dan pengembangan sarana prasarana transportasi yang terintegrasi antara pelabuhan, bandara, stasiun, dan kawasan industri perikanan.

Keempat, lanjut Lasarus, mengkaji sistem transportasi Ibu Kota Negara Nusantara dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan transportasi darat, laut, dan udara. Soal anggaran, Kemenhub disebut memiliki pagu senilai Rp 33,4 triliun pada 2023.

Dengan alokasi tersebut, kata Lasarus, Komisi V meminta penjelasan Kemenhub soal rencana atau strategi yang akan dijalankan. “Dengan anggaran yang ada ini kami ingin mengetahui bagaimana anggaran itu akan direalisasikan sesuai dengan rencana program yang sudah kita bahas bersama di Komisi V,” ujar Lasarus di Kompleks Parlemen, Rabu (18/1).

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam laporannya mengatakan, per Oktober 2022, anggaran Kemenhub sebesar Rp 33,3 triliun. Kemudian mengalami automatic adjustment sebesar Rp 1,3 triliun dan non-automatic adjustment sebanyak Rp 346 miliar, sehingga secara efektif Kemenhub memiliki anggaran sebesar Rp 31,7 triliun.

Penetapan automatic adjustment tertuang dalam Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal automatic adjustment belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2023. Besaran automatic adjustment belanja kementerian/lembaga 2023 sebesar Rp 50,2 triliun.Sedangkan, besaran automatic adjustment Kemenhub tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp 1,3 triliun atau sebesar 4,13% dari pagu belanja Kemenhub.

“Kita akan melakukan upaya-upaya agar automatic adjustment dan non-automatic adjustment bisa kita maksimalkan untuk tingkat penyerapan tinggi, dan output yang maksimal,” kata Budi Karya.

Adapun sumber dana diperoleh dengan komposisi rupiah murni sebesar Rp 19,03 triliun (56,92%), surat berharga syariah negara Rp 8,7 triliun (26,28%), pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Rp 3,6 triliun (10,82%), pinjaman dan hibah luar negeri Rp 0,52 triliun (1,55%), dan badan layanan umum (BLU) Rp 1,4 triliun (4,43%).

Kemenhub secara khusus, kata Budi Karya, akan mengelola anggaran tersebut dengan baik. Khusus untuk PNBP dan BLU, Kemenhub akan melakukan pembahasan terkait dengan upaya intensifikasi dan verifikasi.

“Lalu kita merencanakan akan digunakan apa, kita tidak ingin bahwa jumlah yang relatif besar itu tidak maksimal, sehingga kita hanya spending untuk kegiatan yang belum tentu maksimal. Kami minta para KPA (kuasa pengguna anggaran) mengkaji apa saja rencananya,” tutur Budi.