Pemerintah Diminta Ambil Sikap dan Solusi soal Piala Dunia U-20 dan Timnas Israel

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendesak pemerintah mengambil sikap dan mendapatkan solusi soal peran Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U-20 2023. Sikap pemerintah tersebut haruslah memegang teguh kepada konstitusi negara dan semangat kebangsaan para pendiri bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia.

Sementara itu dalam laporannya, Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah sedang berupaya mencari beberapa alternatif jalan keluar, dan mencari titik temu persoalan tersebut. Soal negosiasi dengan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), pemerintah tidak bisa ikut campur karena itu menjadi domain Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

“Untuk FIFA itu adalah domain dari PSSI dan kami memang sengaja tidak ikut campur terlalu jauh, kecuali hanya sekedar memberi masukan kepada PSSI ketika untuk bernegosiasi dengan FIFA,” ujar Muhadjir beberapa waktu lalu.

Sesuai informasi dari PSSI, menurut Muhadjir, proses dengan FIFA sudah melewati 2 tahap pertemuan. Pertemuan pertama, dilakukan di Qatar, dan yang kedua ini diselenggarakan di Zurich, Swiss. Dari pertemuan-pertemuan itu, masih ada kemungkinan Indonesia tetap menjadi tuan rumah penyelenggaraan event internasional itu.

Meski mengupayakan pelaksanaan Piala Dunia U-20 diselenggarakan di Tanah Air, kata Muhadjir, Indonesia tetap konsisten memegang teguh landasan konstitusi yakni amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk tidak memberikan ruang sekecil apapun terhadap penjajahan.

“Karena Indonesia itu menjadi merdeka asalnya itu dijajah. Karena itu kita tidak akan memberikan ruangan sekecil apapun kepada mereka-mereka yang masih dalam posisi menjajah. Kebetulan tim yang satu ini (Israel) masuk dalam kategori itu,” ujar Muhadjir.

Muhadjir juga memastikan sikap yang diambil Indonesia bukan semata-mata menyangkut persoalan konflik antara Palestina dan Israel saja. Sikap yang diambil Indonesia jelas dan tegas untuk menolak segala bentuk penjajahan yang terjadi di muka bumi ini.

“Ini bukan persoalan apakah Palestina atau bukan Palestina, atau Israel bukan Israel, pokoknya siapapun negara yang masih dalam posisi penjajah yaitu berarti lawan Indonesia. Karena itu salah satu indikasinya kita tidak memiliki hubungan diplomatik,” kata Muhadjir.