Pemerintah Diminta Buat Kebijakan agar Pasokan Minyak Goreng Diutamakan di Dalam Negeri

Pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan agar produsen minyak sawit mengalihkan pasokan minyak goreng ke dalam negeri. Soalnya kenaikan harga minyak goreng saat ini dinilai karena tingginya permintaan dari luar negeri.

Karena itu, kata anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin, produsen minyak goreng lebih mengutamakan ekspor karena harganya saat ini lebih tinggi. Momentum ini dinilai menjadi kesempatan produsen dan korporasi minyak sawit untuk berbakti kepada nusa dan bangsa Indonesia.

“Karena selama ini pemerintah sudah banyak memberikan program untuk perkembangan industri sawit di Indonesia,” kata Akmal dalam keterangannya, Jumat (3/12).

Selain tingginya permintaan dari luar negeri, menurut Akmal, faktor lain yang menyebabkan harga minyak goreng melonjak karena penurunan pasokan bahan baku minyak goreng di berbagai negara. Situasi ini dinilai sangat berdampak terhadap masyarakat Indonesia.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada November 2021, kata Akmal, terjadi inflasi sebesar 0,37% secara bulanan. Sedangkan inflasi sepanjang periode 2021 mencapai 1,30% secara tahun kalender dan inflasi secara tahunan (yoy) mencapai 1,75%.

Sementara itu, dari sisi konsumen, kata Akmal, sebagaimana yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf I bahwa dalam konteks kenaikan harga minyak goreng ini pemerintah harus mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya dengan meminta produsen minyak sawit mau berkorban untuk masyarakat Indonesia.

“Perusahaan kelapa sawit ini kan sudah banyak untungnya, yang sangat dibantu besar-besaran dari anggaran pemerintah. Kini saatnya bantu rakyat dalam negeri, beri empati masyarakat yang kini mulai tertekan akibat tingginya harga minyak goreng,” katanya.