Soal Larangan Ekspor Batubara, Ini Pendapat 9 Fraksi di DPR

Fraksi Nasdem
Wakil Ketua DPR Fraksi Nasdem Rachmat Gobel mendorong agar industri pengembangan batubara dapat dilakukan, agar pemanfaatan batubara tidak terpaku hanya untuk pembangkit listrik tenaga uap. Energi fosil tersebut dapat dikembangkan ke dalam bentuk lain, sehingga dalam pengembangannya, hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta juga harus terlibat dalam melakukan pengembangan energi itu.

Jadi kebijakan ini (batubara) jangan hanya untuk itu (PLTU). Mestinya kebijakan untuk nilai tambah yang besar dan kepentingan nasional kita. Hal ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi Indonesia. Pengusaha batubara sudah saatnya berinvestasi dan membangun industri Indonesia secara keseluruhan. Bukan sekadar mendapat konsesi dan menggali lalu menjual,” kata Gobel, Rabu (5/1).

Fraksi PPP (PPP)
Anggota Komisi VII DPR Fraksi PPP Anwar Idris menilai pelarangan ekspor batubara memiliki kepentingan dalam negeri yang menunjukan keterlibatan negara dalam mengambil kebijakan dan juga menyediakan pelayanan bagi masyarakat.

“Fraksi PPP memberikan apresiasi dan mendukung kebijakan Kementerian ESDM yang dengan cepat dan tegas telah melarang ekspor batu bara demi untuk mencukupi kebutuhan batubara dalam negeri sehingga dapat menjamin keberlanjutan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU),” kata Anwar, Senin (3/1).

Fraksi Demokrat
Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo mendukung keputusan pemerintah mengenai pelarangan sementara ekspor batubara. Meski demikian, ada beberapa catatan bahwa kebijakan yang diambil setidaknya harus memiliki dampak positif dan tidak merugikan pihak manapun.

“Saya sepakat bahwa kepentingan dalam negeri harus lebih didahulukan, batubara ini komoditas material yang tidak bisa kita pisahkan dari kepentingan orang-orang tertentu bahkan mungkin elit tertentu. Karena di balik menggiurkannya bisnis batu bara ini, taruhan kita kepada lingkungan juga tinggi,” kata Sartono, Selasa (4/1).