Survei Kepercayaan Publik Charta Politika, TNI Tertinggi Kalahkan Lembaga Presiden

Hasil survei Charta Politika Indonesia menemukan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara tertinggi kepada TNI lalu presiden dan Mahkamah Agung (MA). Walau sering bersaing dengan lembaga presiden, persepsi publik terhadap TNI cenderung stabil.

“Setelah MA, diikuti Mahkamah Konstitusi (MK), MPR, KPK, DPD, Polri dan DPR. Jadi ada beberapa yang mengalami pergeseran,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.

Yunarto mengatakan, persepsi publik terhadap presiden atau pemerintah fluktuatif dalam berbagai perubahan, terutama berdasarkan situasi ekonomi. Sedangkan persepsi publik terhadap penegak hukum memiliki variabel berbeda, sebagian besar dipengaruhi situasi aktual.

Sebelumnya pada periode Juni ke September 2022, kata Yunarto, Polri sempat menduduki peringkat ketiga dengan persentase mencapai 73%. Namun, dengan terjadinya kasus yang menyita perhatian publik beberapa waktu yang lalu, tingkat kepercayaan terhadap Polri mengalami penurunan.

“Kalau kita lihat disurvei dari bulan Juni ke September dari tadinya ada di peringkat ketiga di angka 73%, itu sempat turun bahkan di angka 54%. Kita tahu ini disebabkan kasus Ferdy Sambo dan cukup berpengaruh secara menyeluruh terhadap institusi Polri,” ujar Yunarto.

Meski demikian, kata Yunarto, saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri sudah berangsur membaik. Kenaikan tersebut juga diikuti lembaga lainnya seperti DPR, dan kepuasan publik terhadap pemerintah secara menyeluruh.

“Tetapi bisa dikatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Polri minimal berbuah pada kenaikan angka. Minimal sudah naik di atas angka psikologis 60%, walau masih jauh sekali dari angka normal yang sudah berhasil didapatkan Polri ketika berhasil menaikkan tingkat kepercayaan publik, bahkan di peringkat ketiga pada saat situasi awal-awal Covid-19 sampai setahun berikutnya,” ujar Yunarto.

Berikut ini perincian survei tingkat kepercayaan lembaga tinggi negara versi Charta Politika:

1. TNI, sangat percaya (19,6%), percaya (69,6%), kurang percaya (8,6%), tidak percaya sama sekali (0,2%), tidak jawab/tidak tahu (3,0%).
2. Kepresidenan/Presiden, sangat percaya (12,6%), percaya (66,8%), kurang percaya (17,5%), tidak percaya sama sekali (1%), tidak jawab/tidak tahu (1,1%).
3. Mahkamah Agung, sangat percaya (4,7%), percaya (71,5%), kurang percaya (17,0%), tidak percaya sama sekali (0,9%), tidak tahu/tidak jawab (6,0%).
4. Mahkamah konstitusi, sangat percaya (4,8%), percaya (69,8%), kurang percaya (18,4%), tidak percaya sama sekali (1,0%), tidak tahu/tidak jawab (6,0%).
5 Kejaksaan Agung, sangat percaya (5,1%), percaya (67,7%), kurang percaya (20,8%), tidak percaya sama sekali (1,2%), tidak tahu/tidak jawab (5,4%).
6. Majelis Permusyawaratan Rakyat, sangat percaya (5,1%), percaya (67,6%), kurang percaya (21,5%), tidak percaya sama sekali (1,5%), tidak tahu/tidak jawab (4,4%).
7. Komisi Pemberantasan Korupsi, sangat percaya (7,0%), percaya (64,8%), kurang percaya (23,0%), tidak percaya sama sekali (1,8%), tidak tahu/tidak jawab (3,4%).
8. Dewan Perwakilan Daerah, sangat percaya (4,0%), percaya (60,0%), kurang percaya (29,4%), tidak percaya sama sekali (2,5%), tidak tahu/tidak jawab (4,2%).
9. Polri, sangat percaya (5,8%, percaya (56,6%), kurang percaya (31,1%), tidak percaya sama sekali (4,2%), tidak tahu/tidak jawab (2,4%).
10. Dewan Perwakilan Rakyat, sangat percaya (4,7%), percaya (57,2%), kurang percaya (32,6%), tidak percaya sama sekali (4,2%), tidak tahu/tidak jawab (2,9%).

Survei ini dilakukan dari 8 hingga 16 Desember 2022 secara tatap muka langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur, dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden yang tersebar di 34 provinsi. Menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%. Pada survei kali ini Charta Politika Indonesia juga menyajikan tren dari data hasil survei-survei nasional yang pernah dilakukan sebelumnya.