Banggar DPR Setujui Pagu Indikatif dan Tambahan Anggaran Kemenko Marves di 2023
Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman dan Investasi (Marves) senilai Rp 429 miliar untuk tahun anggaran 2023. Persetujuan pagu indikatif dan usulan tambahan itu lantaran beban kerja Kemenko Marves cukup tinggi.
“Saya kira ini penjelasannya sudah jelas sekali. Saya cuma minta persetujuan. Apakah bisa kita sepakati?” kata Wakil Ketua Banggar Muhidin Muhammad Said di Kompleks Parlemen beberapa watu lalu.
“Setuju,” jawab anggota Banggar DPR.
Dalam paparannya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, pagu indikatif Kemenko Marves tahun anggaran 2023 senilai Rp 283 miliar dialokasikan untuk program dukungan manajemen Rp 207,7 miliar dan program koordinasi kebijakan Rp 75,3 miliar.
Sedangkan usulan tambahan anggaran senilai Rp 146 miliar, kata Luhut, akan dialokasikan untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan kegiatan prioritas sebesar Rp 88,8 miliar, dan program dukungan manajemen Rp 57,1 miliar. “Perlunya dukungan anggaran yang cukup untuk melaksanakan dan mensukseskan tugas-tugas Kemenko Marves termasuk kegiatan direktif presiden,” kata Luhut.
Usulan tambahan anggaran, kata Luhut, digunakan untuk kegiatan yang belum terakomodir dalam pagu indikatif 2023 seperti kegiatan forum Archipelagic and Island States (AIS) senilai Rp 50 miliar. “Khususnya untuk anggaran penyelenggaraan KTT para kepala negara dan kepala pemerintahan. Memperhatikan arahan dan pertimbangan dari Bapak Presiden (Joko Widodo) untuk penyelenggaraan acara ini,” ujar Luhut.
Tambahan anggaran itu, kata Luhut juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian target kegiatan-kegiatan direktif presiden dan kegiatan strategis di Kemenko Marves lainnya senilai Rp 38,8 miliar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan belanja pegawai (tunjangan kinerja 80%) senilai Rp 35,7 miliar.
Selanjutnya, pemeliharaan dan operasional gedung Kemenko Marves sebesar Rp 14,9 miliar, serta perbaikan dan renovasi gudang di Kalideres, Jakarta Barat, sebagai aset hibah sebesar Rp 3,7 miliar. “Kekurangan anggaran yang diusulkan untuk memperoleh tambahan pada pagu 2023 sebesar Rp 146 miliar, sehingga total pagu menjadi Rp 429 miliar,” tutur Luhut.