Wasekjen Golkar Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar Sebastian Salang meminta pemerintah membatalkan kenaikan tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar yang kini menjadi kontroversial. Terlebih, kebijakan itu memicu aksi penolakan dari pelaku pariwisata super-premium di Labuan Bajo.

Sebastian mengatakan, penolakan yang terealisasi lewat aksi mogok total dalam pelayanan wisatawan merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan kenaikan tarif masuk untuk kedua pulau tersebut. Aksi tersebut dinilai menjadi tamparan keras bagi pemerintah pusat dan daerah yang mengeluarkan kebijakan.

“Penolakan dan perlawanan besar-besaran tersebut adalah gambaran bahwa kebijakan tersebut cacat proses dan gagal mendeteksi aspirasi dan kepentingan serta harapan masyarakat. Potret  kebijakan yang dipaksakan, top down, sempit demi angan-angan keuntungan besar yang ditempuh melalui jalan pintas. Mengabaikan pertimbangan kepentingan masyarakat lokal, pelaku wisata, pelaku bisnis, dan perasaan masyarakat setempat,” kata Sebastian dalam keterangan resminya, Selasa (2/8).

Di samping itu, kata Sebastian, penolakan dan perlawanan yang dilakukan masyarakat serta pelaku usaha pariwisata juga bentuk dari gagalnya kebijakan. Apabila suatu kebijakan yang dikeluarkan tidak menimbulkan polemik dan penolakan, maka seluruh pihak akan menerima dan mematuhi kebijakan tersebut.

“Faktanya saat ini, kebijakan kenaikan tarif  ini telah menimbulkan efek sangat buruk bagi pelayanan pariwisata, banyak menunda dan membatalkan perjalanan. Selain itu image terhadap daerah wisata premium jadi rusak dan buruk. Bukan mustahil dampak jangka panjang menjadi jelek. Minat wisatawan berkurang dan beralih ke daerah lain bahkan negara lain,” ujar Sebastian lagi.

Atas dasar itu, kata Sebastian, pemerintah perlu mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan baik dari pelaku wisata maupun warga sekitar yang terdampak kebijakan itu. Apalagi, kebijakan itu tidak memiliki kepastian secara hitung-hitungan, hanya berdasarkan iming-iming penerimaan triliunan rupiah.

“Pemerintah pusat harus melihat fakta perlawanan  ini dengan cermat  dan tak perlu malu untuk menarik kembali. Apa yang terjadi saat ini adalah pelajaran penting dalam proses pembuatan kebijakan yang baik kedepannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno mengatakan, pihaknya membuka peluang diskusi dengan seluruh pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah Labuan Bajo. Peluang diskusi ini sebagai respons atas kontroversi kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar.

“Mencari solusi bagi para pelaku parekraf dan itu sudah dipimpin langsung putra Labuan Bajo yang bertugas di Kemenparekraf yaitu Pak Vinsensius Jemadu, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dan Dirut dari Badan Pengelola Otorita Labuan Bajo Flores, Shana Fatina,” kata Sandiaga.

Sandiaga karena itu mengimbau pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menahan diri dan mengutamakan dialog secara transparan. Juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi atas kontroversi kenaikan tarif masuk Pulau Komodo itu.

“Beberapa rekan kami yang sedang di Labuan Bajo juga memberikan rekaman video tentang mogok dan rencana mogok serta demo. Saya usulkan masyarakat para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif sudah baik. Katanya instead of mogok mereka mau melakukan aksi bersih-bersih sampah. Juga mungkin bisa membuat kegiatan-kegiatan yang lebih positif,” katanya.