Risma Sebut Bansos yang Ditimbun di Depok Merupakan Barang Mensos Sebelumnya
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini/Dokumentasi Biro Humas Kemensos
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan bantuan sosial (bansos) yang ditimbun di area gudang PT JNE di kawasan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat merupakan hasil dari menteri sebelumnya. Kepastian tersebut pun dibenarkan oleh Menteri Koordinato Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
“Tadi saya juga mendengar dari Pak Menko (Muhadjir) karena memang kasus itu terjadi sebelum saya. Jadi saya harus mengevaluasi pekerjaan tahun yang saya belum tahu,” kata Risma dalam keterangan resminya, Selasa (2/8).
Risma menuturkan, ketika pengiriman dilakukan Perum Bulog, dalam perjalanannya bansos tersebut kehujanan. Dengan demikian, diputuskan kepada pihak pengantar untuk mengganti bansos yang sudah terkena hujan tersebut.
“Mereka harus mengganti. Karena meski kita tidak tahu kualitas beras itu seperti apa, tapi itu sudah kehujanan. Itu perjanjiannya. Kemudian digantikan beras itu oleh penerima jasa transporternya bantuan itu,” kata Risma.
Sementara itu, Inspektorat Jenderal Kemensos Dadang Iskandar mengatakan, berdasarkan penelusuran tim Kemensos, ditemukan fakta bahwa bansos yang tertimbun tidak hanya berupa beras. Namun, bansos itu juga berupa tepung dan telur yang menimbulkan bau tidak sedap di sekitar lokasi penimbunan.
“Memang hasil penelusuran di lapangan terjadi seperti yang digambarkan di media. Di lokasi penimbunan, jadi kondisi yang saya datangi itu kondisinya bau sekali. Bau telur busuk dan segala macam. Jadi kalau dilihat dari kondisi yang ada, ini sebenarnya bukan beras saja, tapi ada tepung, ada telur,” ujar Dadang.
Setelah dicocokkan, kata Dadang, beras yang tertimbun juga berbeda dengan yang disalurkan Kemensos. Soalnya beras dari Kemensos memiliki tanda atau stiker dengan tulisan “Bantuan Presiden Melalui Kemensos”. Itu sebabnya, Kemensos lantas memanggil Bulog untuk meminta penjelasan terkait kejadian tersebut.
Keterangan dari Bulog, kata Dadang, dalam penyaluran bansos mereka bekerja sama dengan PT SSI yang menggandeng JNE dalam hal pendistribusian. Berdasarkan itu, tim Kemensos berupaya menelusuri informasi tersebut dengan menggandeng pihak-pihak terkait termasuk Polri.
“Kalau dengan pihak kepolisian memang sudah ketemu tim auditor, sudah koordinasi dengan pihak kepolisian, semua barang-barang bukti juga sudah diambil pihak kepolisian. Ini langkah-langkah yang sudah kami lakukan, atas saran Bu Menteri (Risma) tentunya,” tutur Dadang.
Penimbunan bansos tersebut lantas mendapat tanggapan dari anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf yang meminta Kemensos menjelaskan temuan itu kepada publik. Soalnya, Dinas Sosial Kota Depok telah menyampaikan bahwa mereka tidak pernah bekerja sama dengan JNE yang diduga sebagai eksekutor penimbunan beras itu.
Sementara keterangan dari JNE, bahwa penimbunan tersebut dilakukan atas perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak. “Ini yang perlu diperjelas supaya tidak menimbulkan spekulasi liar,” kata Bukhori pada Senin (1/8) kemarin.
Bukhori juga mendukung pihak kepolisian mengusut tuntas kasus penimbunan beras itu untuk mengungkap fakta sesungguhnya dan memastikan pihak yang bertanggung jawab. Jika ditemukan ada unsur pidananya, penegak hukum diminta tidak segan untun menindak baik dari swasta maupun penyelenggara negara.
Karena itu, kata Bukhori, pihaknya menyayangkan kejadian penimbunan bansos yang dinilai melukai perasaan masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan itu. Padahal, masih ada acara lain agar beras tersebut tidak terbuang sia-sia, semisal menjualnya kembali sebagai campuran pakan ternak, misalnya.
“Setidaknya itu bisa lebih bermanfaat dan tidak menimbulkan kecurigaan,” kata Bukhori.
