Karhutla Berkepanjangan, Puan Minta Pemerintah Perkuat Agenda Perlindungan Masyarakat
Ketua DPR Puan Maharani menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang berkepanjangan dan menyebabkan banyak warga menjadi korban. Pemerintah diminta memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama karhutla berkepanjangan ini.
“Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial,” kata Puan pada Selasa (13/10).
Puan pun menyampaikan keprihatinan kepada masyarakat yang masih menghadapi kabut asap akibat Karhutla.
“Keadaan Karhutla yang berlangsung berkepanjangan memengaruhi kemampuan keluarga menjalani kehidupan sehari-hari,” tutur Puan.
Menurut Puan, warga terdampak Karhutla perlu menjaga keselamatan anak, mempertahankan pekerjaan, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam situasi yang belum pasti.
“Banyak keluarga sedang berusaha menjaga keselamatan sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah perlu memberi kepastian bahwa mereka memperoleh dukungan selama keadaan ini berlangsung dan memiliki jalan untuk memulihkan kehidupan setelahnya,” ujar Puan.
Seperti diketahui, Karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatra telah berdampak terhadap 12,5 juta jiwa menurut laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Karhutla pun membawa dampak kesehatan dan lingkungan serius bagi masyarakat. Selain itu, terdapat warga di sejumlah daerah yang saat ini bertahan di lokasi pengungsian buntut Karhutla.
Adapun Kemenkes mencatat ada 174.694 warga terkena infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) akibat Karhutla dari Agustus hingga 21 September 2026. Data tersebut berasal dari 7 provinsi prioritas penanganan Karhutla yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Kemenkes juga menyebut ada 40.363 balita yang sempat terkena ISPA imbas karhutla.
Dalam laporan per 9 September lalu, Kemenkes mencatat korban meninggal akibat karhutla sebanyak 4 orang, 3 orang di Kalteng dan 1 orang di Kalbar di mana penyebab utama umumnya terkait gangguan pernapasan akut (ISPA). Data ini termasuk seorang guru di Banjarmasin dan pengemudi ojek online di Palembang yang meninggal buntut pekatnya asap Karhutla.
Tak hanya itu, Karhutla juga menyebabkan adanya korban jiwa tidak langsung karena kecelakaan yang dipicu kabut asap pekat Karhurla. Bahkan terbaru, 3 kakak beradik di Johor, Malaysia, meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan. Otoritas Malaysia diketahui memutuskan menghentikan kegiatan belajar mengajar karena asap pekat Karhutla ‘kiriman’ dari Indonesia.
Terkait hal ini, Puan meminta pemerintah segera mengambil langkah terpadu agar penanganan Karhutla berkesinambungan antara pemadaman api dan perlindungan bagi warga terdampak.
“Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama Karhutla berkepanjangan,” kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.
“Agenda tersebut perlu memperjelas hasil yang hendak dicapai, tanggung jawab antarlembaga, dan kesinambungan dukungan ketika kegiatan warga harus disesuaikan demi keselamatan,” lanjut Puan.
Puan mengingatkan, penyesuaian kegiatan sekolah, pekerjaan, atau usaha akibat Karhutla dapat membawa konsekuensi berbeda bagi setiap keluarga.
“Pekerja harian dapat kehilangan pendapatan, orang tua perlu mengatur pengasuhan, dan pelaku usaha kecil menghadapi berkurangnya kegiatan ekonomi,” kata Puan.
Oleh karena itu, Puan memandang pemerintah perlu mempertimbangkan dampak Karhutla terhadap kehidupan warga dalam setiap keputusan. Hal ini agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mengikuti arahan keselamatan.
“Ketika aktivitas warga perlu dibatasi demi perlindungan, dukungan terhadap kehidupan keluarganya perlu dipikirkan bersamaan. Kepastian itu akan membantu masyarakat menjalani keputusan Pemerintah dengan lebih tenang,” ungkap Puan.
Puan mendorong pemerintah menggunakan kebijakan perlindungan yang tersedia untuk menjangkau keluarga dengan tekanan paling berat.
“Penilaian perlu memperhatikan perubahan keadaan akibat Karhutla, termasuk rumah tangga yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhannya tetapi kemudian kehilangan penghasilan atau menghadapi tambahan pengeluaran,” kata mantan Menko PMK ini.
Puan pun menilai pemerintah juga perlu memastikan kelanjutan dukungan ketika tahap penanganan berubah. Misalnya saat kondisi udara membaik, evaluasi dukungan disebut harus disertai dengan penilaian terhadap kemampuan warga kembali bekerja, menjalankan usaha, dan memenuhi kebutuhan keluarga.
“Keputusan mengurangi dukungan juga harus mempertimbangkan pemulihan yang benar-benar telah dialami masyarakat,” ujar Puan.
Puan juga mengingatkan agar program pemulihan dapat memberi warga terdampak Karhutla mendapat kesempatan untuk kembali mandiri.
“Pemerintah dapat membantu dengan menjaga dukungan selama masih diperlukan dan membuka jalan agar penghidupan warga kembali berjalan,” kata Puan.
Di sisi lain, Puan menyampaikan penghargaan kepada petugas, relawan, dan masyarakat yang terus membantu penanganan Karhutla.
“Upaya tersebut perlu ditopang oleh keputusan pemerintah yang menyatukan pengendalian bencana dengan perlindungan penghidupan warga,” tambah Puan.
Menurut Puan, DPR melalui komisi terkait akan mengawal pelaksanaan penanganan Karhutla sesuai bidang tugas masing-masing.
“DPR juga akan memperhatian keselarasan keputusan Pemerintah dan kesinambungan perlindungan agar perubahan tahap penanganan tetap memberi kepastian bagi masyarakat,” ujar Puan.
Puan berharap, penanganan Karhutla memperkuat kemampuan negara menghadapi dampak bencana yang berkepanjangan.
“Dengan prioritas yang jelas dan dukungan yang mengikuti keadaan masyarakat, warga terdampak dapat melewati masa sulit serta membangun kembali kehidupannya dengan lebih percaya diri,” kata Puan.
