Pemerintah dan Pelaku Usaha Diminta Antisipasi Fenomena Alam terhadap Produksi Sawit

Guru Besar Agribisnis Institute Pertanian Bogor (IPB) Bayu Krisnamurthi mengatakan, pemangku kepentingan perlu membuat skenario terkait penurunan produksi terhadap harga, kebutuhan dana, dan ekspor.

Selain itu, kata Bayu, pemerintah pun perlu mengevaluasi kembali terkait pemberlakukan pemenuhan domestic market obligation (DMO) untuk program biodiesel (B40, B50, dan B60).

“B40, B50, dan B60 itu hanya bedasarkan SK, tapi kalau pohonnya tidak bisa dipaksa untuk disuruh nambah buahnya. Karena kekeringan. Walau dengan catatan di utara katulistiwa itu hujan terus,” kata Bayu dalam keterangan resmi di IPOC 2026, Bali, Kamis (12/11).

Kemudian, Bayu juga menyoroti masalah pendanaan B50 di tingkat Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). BPDP sendiri, mengucurkan total anggaran senilai Rp 32,3 triliun untuk mendukung pogram B50 hingga akhir 2026.

“Jadi itu semua membutuhkan goverment policy, politiknya bagaimana. Dan, tentu itu pemerintah akan sangat mempertimbangkan. Saya kira ini instrumen-instrumen yang bisa dilakukan oleh pemerintah,” ujar Bayu.

Sementara itu, Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) M. Fadhil Hasan menambahkan, pihaknya berharap pemerintah bisa lebih bijak dalam memberlakukan DMO untuk pemenuhan program B50.

Sebab, dengan adanya kondisi anomali suhu tersebut pelaku usaha sawit akan mengalami dampak penurunan produksi, dan semakin tertekan apabila harus memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk B50.

“Seharusnya dalam situasi tekanan eksterrnal dan faktor alam itu membuat industri ini dinamis. Tentunya (pemerintah) membantu dengan kebijakan, bukan memberatkan,” kata Fadhil.