OJK: 3 Tersangka Dugaan Manipulasi Perdagangan Waran Ditahan

0
0

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menahan tiga tersangka dugaan tindak pidana pasar modal terkait manipulasi perdagangan Waran Seri I dan waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ketiga tersangka tersebut adalah karyawan swasta masing-masing berinisial JF alias O, FS, dan S pada Senin, (16/11/2026). Mereka ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) untuk kepentingan penyidikan.

Satu tersangka lainnya, yaitu TGB alias T, selaku karyawan swasta pada salah satu perusahaan sekuritas, juga sedang menjalani proses hukum dalam perkara lain yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).

Keempat tersangka diduga terlibat dalam praktik manipulasi pasar dengan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, maupun harga efek di BEI.

OJK menyampaikan bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada perdagangan tanggal 29 Mei 2023 atas efek Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.

Baca Juga :   OJK Perkirakan Penurunan BI Rate dapat Memacu Pertumbuhan Asuransi Properti

Para tersangka diduga membeli identitas orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek, serta melakukan pendanaan transaksi melalui rekening bank pihak lain, yang diduga mengakibatkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.

Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan dan pemeriksaan OJK di bidang pasar modal yang dilanjutkan ke tahap penyelidikan hingga penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan sejak Mei 2026.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dalam Bab V Bagian Kedua Pasal 22 angka 34, angka 35, dan angka 43 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Leave a reply

Iconomics