Dukungan Politik Komisi VI kepada Kemendag Bikin Tren Kebijakan Migor Jadi Positif

Kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengatasi permasalahan minyak goreng dinilai menunjukkan arah yang positif. Buktinya lengkapnya informasi baik dari hulu maupun hilir serta berbagai kebijakan sesuai dengan arahan Komisi VI DPR.

“Kita sangat harapkan dari informasi permasalahan, penyelesaiannya itu akan semakin hari semakin baik. Tapi yang penting untuk siapa, dan melayani kepentingan siapa itulah yang lebih substansial,” kata Wakil Ketua Komisi VI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/6).

Aria menuturkan, pihaknya meminta Menteri Perdagangan M. Lutfi untuk terbuka dalam menyampaikan seluruh permasalahan dan penanganan yang sudah dilakukan Kemendag menangani persoalan minyak goreng. Dengan demikian, Komisi VI dapat memberikan dukungan politik agar kebijakan Kemendag dapat berjalan sesuai dengan target yang ditentukan.

“Itu mengapa, pada akhirnya minyak goreng itu masih dalam wilayah yang membutuhkan keputusan politik. Selain itu adalah keputusan presiden kebutuhan bahan pokok. Ini yang perlu saya tegaskan mengenai minyak goreng,” kata Aria.

Soal itu, Lutfi mengatakan, pihaknya akan melakukan segala upaya untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Untuk mewujudkannya Kemendag lantas meluncurkan Program Minyak Goreng Curah untuk Rakyat (MGCR).

Proses pelaksanaan program tersebut, kata Lutfi, Program MGCR memang khusus untuk minyak goreng jenis curah. Itu juga yang menyebabkan mengapa harga minyak goreng kemasan masih dalam kondisi yang tinggi.

“Jadi minyak goreng rakyat itu yang kita sebut dengan sistem close loop. Close loop itu dari crude palm oil (CPO) jalan ke pabrik minyak goreng itu diatur sampai ke distribusi ke dalam Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE). Jadi artinya itu semua dipantau aplikasi digital,” kata Lutfi.

Melalui Program MGCR, Kemendag menargetkan sebanyak 10 ribu titik yang tersebar di 17 ribu pasar yang ada di Indonesia. Apabila target tersebut terpenuhi, Lutfi memastikan, pihaknya akan menambah kembali titik distribusi minyak goreng curah menjadi 18 ribu hingga 30 ribu titik hingga memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kita targetnya yang membeli minyak goreng curah rakyat ini adalah 150 juta (orang). Jadi ini letaknya mungkin di dalam pasar atau dekat dengan pasar. Di populasi yang orangnya padat, ini dapat ketemu tidak lebih dari 2 hingga 5 kilometer tempat-tempat tersebut,” ujar Lutfi.

Untuk mencapai tujuan itu, kata Lutfi, pemerintah bersinergi antara kementerian dan lembaga terkait, sehingga target untuk memenuhi ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau dapat diwujudkan.

“Ini semua akan melibatkan Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, aparat penegak hukum, apakah itu jaksa, polisi, bahkan hari semua Danrem di Jawa-Bali ikut terlibat untuk memastikan harga Rp 14 ribu per liter di masyarakat,” tutur Lutfi.