BUMN Diminta Transparan dan Bikin Program Sesuai Bisnis Inti

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta untuk transparan dan membuat program yang akan dijalankan di masa mendatang. Pasalnya, program kerja BUMN harus sesuai dengan bisnis inti dan tugas pokok serta fungsinya.

Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi VI DPR M. Toha sebagai tanggapan atas serangkaian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan milik negara dan berhubungan dengan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020.

“Perusahaan BUMN memang harus cari untung, tapi secara simultan juga harus bisa memberikan manfaat serta pelayanan kepada masyarakat,” kata Toha dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.

Program yang dijalankan BUMN, kata Toha, harus mendukung pelaksanaan program pemerintah yang efesien dan efektif. Sebab, program kerja mengarah kepada persiapan menuju industri 4.0.

“Tidak ego sektoral. Menekankan kerja sama dan sinergi antar-BUMN. Semisal, BUMN butuh beras ya ke Pertani dan Bulog. BUMN butuh konstruksi ya ke BUMN Karya,” kata Toha.

Di samping itu, lanjut Toha, pemerintah juga harus konsisten dan mendukung program kerja BUMN. Dia lantas merujuk kepada program pengurangan angka backlog yang harus sejalan dengan anggaran yang cukup dialokasikan untuk KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk mengurangi angka backlog jangan sekadar omongan tapi diwujudkan dengan penganggaran yang cukup itu. Pun demikian dalam hal menyetop impor semisal gula tapi tidak disertai anggaran yang cukup untuk meremajakan mesin dan perangkat keras lainnya.

“Tata kelola perusahaan yang bersih (clean corporate governance), dan baik (good corporate gorvernance), sesuai Key Performance Indikator (KPI), dan bebas dari korupsi menjadi kunci memajukan BUMN,” kata Toha.