PPKM Darurat dan Percepatan Vaksin Kunci Menekan Penyebaran Covid-19

Centre for Health Economics & Policy Innovation mendesak pemerintah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di mana kasus hariannya terus meningkat dari hari ke hari. Ini penting karena belajar dari pengalaman India dan Inggris perlunya menekan penularan virus corona karena rumah sakit sudah tidak mampu menampung pasien Covid-19.

Peneliti Centre for Health Economics & Policy Innovation Dian Kusuma mengatakan, penanganan penyebaran Covid-19 berdasarkan pengalaman India dan Inggris, pemerintahnya meningkatkan jumlah pemeriksaan sekaligus mempercepat vaksinasi. Sementara di Indonesia, meski pemeriksaannya meningkat, akan tetapi masih jauh dibandingkan kedua negara tersebut.

“Untuk vaksinasi pun peningkatan dari April ke Juni 2021 hanya sekitar 13 juta orang. Sementara di India, jumlah orang yang divaksin bisa mencapai 100 juta orang per bulan,” kata Dian dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (16/7).

Menurut Dian, perbedaan antara kedua negara tersebut dengan Indonesia boleh jadi dipengaruhi beberapa faktor. India, misalnya, ketika mengalami puncak peningkatan kasus harian pada Mei 2021, secara bersamaan juga meningkatkan dan mempercepat vaksinasi. Itu sebabnya, India sempat tidak mengekspor vaksin yang mereka produksi dan memprioritaskan dalam negeri.

Di Indonesia, kata Dian, barangkali pemerintahnya pun sudah melakukan upaya untuk mempercepat vaksinasi dan melakukan pemeriksaan kasus harian. Akan tetapi, masih ada masyarakat yang menyoal soal halal atau tidak untuk divaksin. Juga masih banyak masyarakat yang belum mau divaksin.

“Kini dengan adanya varian Delta, muncul sebuah studi bahwa vaksin Sinovac sudah tidak efektif meski disuntik 2 dosis. Malaysia dan Thailand mempertimbangkan untuk memakai vaksin yang lain. Vaksin ini penting karena efektif menekan penyebaran, setidaknya tidak lagi membuat masyarakat harus ke rumah sakit apabila terinfeksi Covid-19,” kata Dian.

Untuk diketahui, Indonesia kini menjadi pusat penyebaran Covid-19 tertinggi di dunia karena kasus hariannya mencapai sekitar 56 ribu kasus per hari. Tingkat kematian disebut mencapai sekitar 1.000 per hari. Karena situasi ini, pemerintah menempuh kebijakan pengetatan pembatasan sosial yang disebut sebagai PPKM Darurat.