Usut Pemerasan Jabatan oleh Bupati Pati Sudewo, KPK Periksa 10 Saksi Termasuk Kadis dan Camat
KPK pamerkan barang bukti uang saat konferensi pers pada Selasa, 20 Januari 2026/Dok. Ist
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa yang menjerat Bupati Pati, Sudewo (SDW). Pada Rabu (28/01/2026), tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 10 saksi guna memperkuat bukti praktik lancung di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa pemeriksaan dilakukan secara kolektif di markas kepolisian setempat.
“Pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi pemerasan formasi jabatan perangkat desa di Pemkab Pati dilakukan hari ini di Polresta Pati,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (28/01/2026).
Penyidik menyasar berbagai unsur birokrasi, mulai dari pejabat dinas hingga kepala desa. Berikut adalah rincian 10 saksi tersebut:
1. Pejabat Daerah: TH (Kepala Dinas Permendes Kabupaten Pati), WAN (Ajudan Bupati Pati), dan YG (Camat Jakenan).
2. Kepala Desa: D (Kades Sidoluhur), S (Kades Angkatan Lor), IS (Kades Gadu), S (Kades Tambakharjo), P (Kades Semampir), dan AS (Kades Slungkep).
3. Pihak Swasta: Seorang saksi berinisial M.
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada 19 Januari 2026. Sudewo menjadi bupati ketiga yang terjaring operasi senyap KPK sepanjang awal tahun ini.
Setelah pemeriksaan awal, KPK resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka pada 20 Januari 2026, yakni Sudewo (SDW) selaku Bupati Pati, Abdul Suyono (YON) selaku Kepala Desa Karangrowo, Sumarjiono (JION) selaku Kepala Desa Arumanis, dan Karjan (JAN) selaku Kepala Desa Sukorukun.
Selain terjerat kasus pemerasan perangkat desa, Bupati Sudewo juga menghadapi masalah hukum lain. KPK telah mengumumkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
